Sabtu, Juli 19, 2025
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Direktur Eksekutif Amnesty International Desak DPR Panggil Kapolri terkait Kekerasan

Amnesty International Indonesia  membeberkan temuannya terkait kekerasan kepolisian setidaknya mulai tanggal 22-29 Agustus 2024–579 korban kekerasan yang dialami warga sipil oleh aparat kepolisian

redaksi by redaksi
2024-12-09
in Hukum, Nasional, Politik
0
Direktur Eksekutif Amnesty International Desak DPR Panggil Kapolri terkait Kekerasan
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (parade.id)- Amnesty International Indonesia  membeberkan temuannya terkait kekerasan kepolisian setidaknya mulai tanggal 22-29 Agustus 2024–579 korban kekerasan yang dialami warga sipil oleh aparat kepolisian—dalam aksi unjuk rasa damai.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid saat Konferensi pers “Launching Temuan Amnesty International terkait Kekerasan Polisi di Indonesia” di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

Related posts

Warna dan Bentuk Penegakan Hukum di Indonesia saat Ini

RKUHAP 2025 Langkah Mundur Perkuat Kekuasaan Koersif Aparat

2025-07-18

Israel Serang Suriah Pelanggaran Kedaulatan dan Hukum Internasional

2025-07-17

Menurut dia kekerasan yang terjadi itu berulang dilakukan oleh polisi karena beberapa hal di antaranya: tak ada pertanggungjawaban sehingga tak ada efek jera, minimnya komitmen negara terhadap kebebasan berkumpul dan berpendapat, dan tak ada evaluasi dari internal.

“Kekerasan polisi yang berulang adalah lubang hitam pelanggaran HAM. Penggunaan kekuatan yang tak perlu dan tak proporsional secara berulang dan tanpa adanya akuntabilitas adalah kebijakan kepolisian merepresi tiap protes atas kebijakan negara/pejabat/industri strategis, bukan tanggung jawab petugas yang bertindak sendiri atau melanggar perintah atasan,” ujarnya tegas.

Jika ditambah deretan kekerasan polisi yang marak, ia melanjutkan, jelas tahun 2024 tidak memperlihatkan adanya perbaikam sistem di kepolisian. Sebaliknya malah kian darurat karena seluruh kasus kekerasan polisi berujung dengan pembenaran tanpa pertanggungjawaban.

Janji Kapolri bahwa era kepemimpinannya mengutamakan pendekatan humanis pun dinilainya terbukti gagal. “Masyarakat yang sedang aktif-aktifnya menyuarakan haknya justru dibungkam, serta disalahkan dengan alasan yang dicari-cari. Ini mencerminkan bagaimana pemolisian saat ini adalah pemolisian otoriter-represif bukan demokratis-humanis,” katanya.

Ia pun mendesak DPR RI untuk menggunakan hak-hak konstitusional berupa hak angket, interplasi, dan menyatakan pendapat dalam rangka menyelidiki tanggung jawab kebijakan strategis polisi. “Mendesak DPR RI memanggil Kapolri guna dimintai tanggung jawab atas maraknya kekerasan polisi di masyarakat, khususnya yang merefleksikan pola kebijakan represif, bukan perilaku orang per orang anggota polisi yang bertindak sendiri ata melanggar perintah atasan,” desaknya.

“Pelaksanaan hak-hak DPR termasuk panggil Kapolri harus diarahkan pada evaluasi menyentuh atas kebijakan penggunaan kekuatan dan juga senjata api maupun senjata ‘kurang mematikan’ sesuai prinsip HAM dan mempertanggungjawabkan kebijakan polisi sesuai hukum yang berlaku termasuk bagi siapa pun yang terlinat tindak pidana umum melalui sistem peradilan umum berdasarkan bukti yang cukup, dan tanpa hukuman mati,” imbuhnya.

Usman juga mendesak agar Kompolnas juga Komnas HAM juga berperan. “Benar-benar diperlukan supaya terbuka, dan menuntaskan kasus-kasus penggunaan kekuatan berlebihan, termasuk senjata mematikan, yang kerap menyebabkan pembunuhan di luar hukum dan penyiksaan,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Tags: #HukumAmnesty Internasional IndonesiaKekerasan polisi
Previous Post

Partai-partai Islam Sepakat Bangun Kekuatan Bersama

Next Post

Jokowi Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Ijazah Palsu oleh TPUA

Next Post
Jokowi Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Ijazah Palsu oleh TPUA

Jokowi Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Ijazah Palsu oleh TPUA

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Warna dan Bentuk Penegakan Hukum di Indonesia saat Ini

RKUHAP 2025 Langkah Mundur Perkuat Kekuasaan Koersif Aparat

2025-07-18

Israel Serang Suriah Pelanggaran Kedaulatan dan Hukum Internasional

2025-07-17
LBH APIK Desak RKUHAP Ditunda Pengesahannya

LBH APIK Desak RKUHAP Ditunda Pengesahannya

2025-07-17
Pasar Pramuka Pojok Akan Menjadi Saksi Tumbangnya Kejahatan Jokowi

Pasar Pramuka Pojok Akan Menjadi Saksi Tumbangnya Kejahatan Jokowi

2025-07-16

Soenarko: Rakyat Harus Bersatu Melawan “Kekuatan Busuk” yang Lindungi Pemalsuan Ijazah

2025-07-15
Said Didu Serukan Gerakan Selamatkan Bangsa dari ‘Raja Bohong’

Said Didu Serukan Gerakan Selamatkan Bangsa dari ‘Raja Bohong’

2025-07-15

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Disebut Sengsara karena Pulang ke Indonesia, Ini Kata Ricky Elson

    Disebut Sengsara karena Pulang ke Indonesia, Ini Kata Ricky Elson

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Melawan Racun Radikalisme di Media Sosial: Strategi Kontranarasi BNPT di Era Digital

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cara Cek dan Pihak Ketiga yang Terkoneksi dengan Akun Twitter

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pakar Hukum Dukung Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Perusahaan Cresyn Indonesia akan Tutup, FSPASI Ingatkan Ini

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In