Mamuju (PARADE.ID)- DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju melakukan aksi unjuk rasa terkait adanya dugaan penyalahgunaan aset dan pengadaan yang tidak sesuai perencanaan, seperti pengadaan kapal Fery Mini oleh Pemda setempat. GMNI pun meminta agar pengadaan kapal Fery tersebut diselidiki
“Kami meminta agar pihak DPRD mengusut tuntas terkait kapal Fery yang laporan tidak sesuai perencanaan pengadaan,” kata Andi Resky Dermawan selaku koordinator, Rabu (30/9/2020), di gedung DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Adapun soal penyalahgunaan, GMNI meminta kepada DPRD agar meminta Pemda untuk transparan atas itu, di antaranya aset milik daerah dan penjualan asetnya.
Terkait dengan pembahasan aset Daerah, menurut perwakilan Anggota DPRD, sebut saja salah satunya Mahyuddin dari Fraksi Demokrat mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dibahas apabila stakeholder terkait tidak ada di tempat, karena aset tersbut tidak melekat sepenuhnya dengan bagian aset, seperti halnya angkutan kaitannya dengan Dinas Perhubungan dan ambulance itu terkait dengan Dinas Kesehatan.
“Anggota DPRD Kab. Mamuju akan melaksanakan rapat terkait aset tersebut jika Ketua DPRD ada di tempat, namun saat ini Ketua DPRD masih sering melaksanakan perjalanan-perjalanan Dinas,” katanya.
Kendati demikian, ia mengaku bahwa pihak DPRD Mamuju mendukung transparansi dan keberadaan aset-aswr aerah yang ada di wilayah Kab. Mamuju. Dan akan bersama-sama mengawal keberadaan aset-aset yang berada di Kab. Mamuju.
“Sebagai Lembaga Pengawasan, kami akan mengusut tuntas dan memperjelas terkait dengan aset dan kekayaan daerah,” tegasnya.
Adapun terkait kasus Fery mini, ia mengaku bahwa sampai saat ini belum ada kejelasan dan, Fery mini yang berada di Pulau Balak-Balakan belum difungsikan tetapi kondisinya sangat memprihatinkan.
Selain Mahyuddin, yang merespon aksi GMNI, yakni Febrianto (Fraksi Partai Demokrat), Sugianto (Fraksi Gerindra), Asdar (Fraksi PKS) dan Muh. Reza, dan (Fraksi Gerindra).
(Reza/PARADE.ID)
