Jakarta (PARADE.ID)- Sesuai dengan prediksi banyak kalangan, perekonomian Indonesia menciut pada triwulan II-2020. Hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data produk domestik bruto (PDB) terbaru yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 5,32 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu. Karena pertumbuhan pada triwulan pertama hanya 2,97 persen, maka pertumbuhan kumulatif sampai semester pertama tahun ini pun terkontraksi sebesar 2,95 persen. Ini adalah kontraksi ekonomi pertama sejak krisis terparah tahun 1998.
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Dua sektor yang terimbas paling berat akibat pandemik COVID-19 melorot paling dalam, yaitu  Transportasi dan Akomodasi & makan minum, masing-masing mengalami kontraksi sebesar 30,8 persen dan 22 persen pada triwulan II-2020 dibandingkan triwulan yang sama tahun 2019. Namun, karena sumbangan kedua sektor ini bagi perekonomian relatif kecil (5,85 persen), pengaruhnya terhadap pertumbuhan PDB tidak dominan. PSBB dan kemerosotan turis mancanegara sangat memukul kedua sektor ini.
Industri manufaktur—yang merupakan penyumbang terbesar (19,8 persen) PDB—juga mengalami kontraksi cukup dalam, yaitu 6,2 persen. Dari 15 kelompok industri, hanya empat yang masih tumbuh, sedangkan 11 sisanya mengalami kontraksi. Industri alat angkutan menderita kontraksi terparah sebesar 34,3 persen. Gelagatnya sudah terlihat dari data penjualan sepeda motor dan otomotif.
Tujuh sektor ekonomi lainnya pun mengalami kontraksi pada triwulan II-2020. Dua sektor menikmati peningkatan laju pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sektor informasi & komunikasi meraih pertumbuhan tertinggi (10,9 persen). Ada pun sektor pertanian tumbuh positif sebesar 2,19 persen akibat pergeseran musim panen. Empat sektor mengalami penurunan Pertumbuhan namun masih positif dan satu sektor lainnya tumbuh sama dengan triwulan sebelumnya.Â
Dari sisi pengeluaran, investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto) mengalami pukulan paling berat (-8,6 persen).  Komponen penyumbang terbesar kedua bagi PDB ini tak pernah mengalami kontraksi sejak krisis 1998. Sejak 1960, kontraksi investasi fisik baru terjadi enam kali, yaitu tahun 1962, 1963, 1967, 1984, 1998, dan 1999. Indikasi kontraksi investasi sudah terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, berdasarkan data BKPM, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) pada triwulan kedua 2020 merosot sebesar 4,3 persen (year-on-year). Sementara itu pertumbuhan kredit perbankan terus melanjutkan pelemahan dan sudah 13 bulan berturut-turut hanya tumbuh satu digit.
Konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dalam PDB dengan kontribusi 58 persen, akhirnya merosot atau mengalami kontraksi sebesar 5,51 persen. Kejadian ini hampir hampir sama parahnya dengan krisis 1998 ketika pertumbuhan konsumsi rumah tangga  minus 6,17 persen. Di era Orde Lama sejak 1960, konsumsi rumah tangga hanya dua kali mengalami kontraksi, yaitutahun 1963 sebesar 3,95 persen dan tahun 1966 sebesar 1,46 persen.
Suntikan APBN berupa bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan serta terdampak pandemik COVID-19 sangat membantu untuk menahan kemerosotan lebih dalam.
Kemerosotan PDB tertolong oleh ekspor neto barang dan jasa (ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa). Ini terjadi karena impor merosot lebih tajam ketimbang penurunan ekspor, masing-masing 16,96 persen dan 11,66 persen.
Karena konsumsi pemerintah juga turun, maka semua komponen pengeluaran telah mengalami kontraksi.
Mengingat sampai sejauh ini pandemik COVID-19 belum kunjung mencapai puncak kurva, besar kemungkinan kontraksi ekonomi bakal berlanjut pada triwulan mendatang walaupun tak sedalam triwulan kedua. Jika demikian, berarti dua triwulan berturut-turut mengalami kontraksi, sehingga Indonesia bakal memasuk resesi.
Pemerintah sepatutnya tidak memaksakan diri agar terhindar dari resesi dengan mengutamakan agenda pemulihan ekonomi ketimbang pengendalian COVID-19. Jika dipaksakan, resesi berpotensi lebih panjang sehingga menelan ongkos ekonomi dan sosial kian besar. Lebih realistis jika pemerintah berupaya maksimum mengendalikan COVID-19 agar perekonomian bisa tumbuh positif kembali pada triwulan terakhir tahun ini sehingga tahun 2021 bisa melaju lebih kencang.
*Ekonom, Faisal Basri
