Jakarta (PARADE.ID)- Pendakwah muda ustaz Hilmi Firdausi mempertanyakan tuntutan mantan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang dituntut hukuman enam tahun karena terkait kasus swab di rumah sakit UMMI Bogor.
“Sy ingin bertanya kpd siapapun yg masih memiliki hati nurani, knp tuntutan utk HRS utk kasus RS Ummi sampai 6 thn, sdgkan utk hukuman utk Koruptor sekelas Djoko Tjandra cuma 4 thn 6 bln,” cuitannya, baru-baru ini.
Buzzer dipersilahkan olehnya untuk ikut menjawab pertanyaan yang membandingkan di atas. Dipersilahkannya untuk menjawab hal di atas karena ia mengaku ingin tahu opini apa yang dilancarkan para buzzer.
“Apakah kesalahan Habibana sebegitu besar ? Buzzer silahkan jwb jg, sy ingin tau opini kalian.”
Tuntutan datang dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).
JPU menyatakan HRS bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun tentang 1946 Peraturan Hukum Pidana. HRS dianggap melakukan tindak pidana pemberitahuan bohong karena menyatakan kondisinya sehat meski terkonfirmasi Covid-19 saat dirawat di RS UMMI Bogor pada November 2020 lalu.
Hal-hal yang memberatkan yaitu klaim HRS yang menyatakan dirinya sehat saat dirawat di RS UMMI Bogor menimbulkan keonaran di tengah masyarakat.
Selain itu yang memberatkan HRS adalah Jaksa menganggap HRS tidak sopan dalam persidangan.
“Dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan,” kata jaksa, dikutip radarbanyumas.co.id.
Sedangkan hal yang meringankan, JPU berharap Rizieq Shihab dapat memperbaiki perbuatannya setelah menjalani masa hukuman sesuai tuntutan.
Dalam kasus tes usap RS UMMI Bogor, Rizieq Shihab didakwa dengan pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana tentang Peraturan Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat 1 KUHP ke-1 KUHP.
Subsider pasal 14 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsider pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dakwaan kedua disangkakan pasal 14 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dakwaan ketiga Pasal 216 ayat 1 KUHP, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(Rgs/PARADE.ID)
![Sejarah Dijadikan “Permainan” Survei [KedaiKOPI] dalam Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/11/19817312-898A-4430-861C-CCAF56E21581-120x86.jpeg)
