Jakarta (PARADE.ID)- Ibu Kota Negara baru atau yang disebut IKN ini bukan membuat bangsa Indonesia merasa bahagia tetapi lebih membuat bangsa ini merasa di-halusinasi-kan. Bingung terhadap pemerintah atas pemindahan Ibu Kota Negara baru saat ini.
Menurut saya pembahasan pemindahan IKN baru oleh pemerintah saat ini merupakan sesuatu yang di-halusinasi-kam oleh pemerintah sehingga menjadi tanda tanya besar bagi rakyat: apa mungkin IKN ini akan tetap menjadi kenyataan lima tahun pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo ke depan? Ataukah hanya menjadi halusinasi pemerintahan presiden Joko Widodo saja?
IKN baru ini harusnya dikaji dari berbagai aspek dan bukan hanya dilihat dari faktor kemacetan dan kebanjiran di Jakarta sehingga alasan pemindahan Ibu Kota baru tetap menjadi kemauan atau ambisi keras pemerintah begitu saja, tanpa melihat kondisi bangsa menghadapi Covid-19 saat ini yang masih menjadi kewaspadaan bersama.
Jangan karena pemindahan IKN ini merupakan bagian dari pada kerja sama kejahatan asing sehingga membuat rakyat atau generasi muda Indonesia lupa akan sejarah, karena Jakarta merupakan pusat kota kemenangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kota pemerintahan pertama sejak masih bernama Batavia pada masa Hindia Belanda. Dan pada awal abad ke-20 ada upaya dari pemerintahan Hindia Belanda sengaja untuk mengubah lokasi Ibu Kota, dari Batavia ke Bandung. Itu pum juga gagal, karena kota ini merupakan kota yang banyak menyimpan kemenangan. Bahkan masih banyak sejarah lagi yang di simpan oleh kota kemenangan dan kota penyatuan semua rakyat Indonesia dari Dabang sampai Merauke.
Sebab sudah sangat banyak keinginan-keinginan dari pemerintah untuk menyelesaikan berbagai sesuatu namun dibiarkan begitu saja dan tidak sama sekali menjadi pencapaian murni dari orientasi yang disampaikan oleh pemerintah selama ini, ya, salah satunya “Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” yang masih menjadi tanda tanya besar bagi rakyat Indonesia saat ini.
Kemudian dihebohkan lagi dengan sebuah persoalan pemindahan IKN baru yang membuat bingung dan meresahkan rakyat Indonesia seakan-akan IKN ini bakal memberikan kehidupan yang layak dan terjamin dari persoalan-persoalan, yang masih belum mampu dituntaskan kan oleh pemerintah saat ini.
Pemerintah jangan tergesa-gesa mewacanakan pemindahan IKN baru tanpa dipahami sebagai suatu proses penting sebelum menentukan keputusan besar untuk memindahkannya yang akan keluar dari Jakarta, karena ini bukan hal remeh yang bisa di balik dengan sebelah tangan begitu saja.
Pemerintah musti lebih jelih dalam melihat dan bercermin dari pengalaman negara-negara luar, karena kita perlu sadari bahwa keputusan untuk pemindahan IKN adalah suatu keputusan besar dan memakan biaya yang sangat mahal. Bahkan kita lihat sejarah pengalaman dari beberapa negara yang kemudian dapat menunjukkan bahwa pemindahan Ibu Kota memakan proses yang sangat panjang dan hal ini bukanlah waktu yang sangat cepat untuk di tiru oleh pemerintah saat ini, melainkan sebuah pelajaran yang perlu dikoreksi oleh rezim.
Sebab pemindahan Ibu Kota tidak semata didorong oleh pertimbangan kondisi melainkan suatu keputusan rakyat Indonesia secara bersama dari Sabang sampai Merauke untuk membahas wacana pemindahan IKN ini.
Jangan kita salah menempatkan sejarah perjalanan bangsa Indonesia.
Ketika presiden Soekarno sempat menggagas pemindahan IKN ke Palangkaraya, pada saat peresmian Palangkaraya sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1957 tetapi kemudian gagal. Lalu presiden Soekarno meninggalkan gagasan pemindahan Ibu Kota tersebut dan kembali memfokuskan pembangunan di Ibu Kota Jakarta yang kemudian dijadikan sebagai simbol kebangkitan Indonesia.
Ini bukan cita-cita dari Presiden Soekarno yang di kamuflase oleh pemerintah saat ini bahwa IKN baru, merupakan bagian dari cita-cita presiden Soekarno sejak dulu.
Yang perlu diwaspadai oleh pemerintah saat ini adalah menjaga pemindahan Ibu Kota akibat kekurangan biaya sehingga upaya pemindahan tersebut jangan sampai berhenti karena masalah ekonomi yang akhirnya hanya menjadi halusinasi untuk rakyat Indonesia semata.
Pemerintah perlu mengambil pengalaman dari negara-negara lain untuk menjadi sebuah acuan atau bahan koreksi bahwa IKN baru akan berhasil ataukah gagal dalam waktu 2024 yang singkat ini. Dan semoga pemindahan IKN ini merupakan sebuah KENYATAAN bagi rakyat Indonesia dan bukan hanya HALUSINASI Rezim terhadap rakyat Indonesia.
Jakarta: 3 Maret 2022
Muksin Mahu
Presiden Mahasiswa UIC Jakarta
