Jakarta (PARADE.ID)- Ratusan massa dari berbagai organisasi buruh hari ini, Selasa (8/3/2022), melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta. Aksi mereka terkait International Women’s Daya (IWD) yang jatuh pada tanggal 8 Maret.
Massa aksi yang didominasi buruh/pekerja perempuan ini tiba dari pagi, pukul 09.00 WIB, berlangsung bertahap kedatangannya. Dan dimulai pada pukul 10.00 WIB.
Hadir di aksi tersebut Pimpinan-pimpinan buruh/pekerja. Di antaranya Kabid yang mengurus isu perempuan Partai Buruh Mundia, Presidn FSPMI, Riden Hatam Aziz, dll.
Menurut Oca, selaku Koordinator aksi mengatakan bahwa kehadiran massa di depan gedung DPR RI ini karena ingin memperjuangkan sekaligus memastikan kesejahteraan buruh/pekerja perempuan. Pasalnya, menurut dia, sejauh ini pekerja perempuan belum maksimal diperhatikan oleh pemerintah/negara.
“Perjuangan kita satu bendera: diiringi oleh nasib yang sama. Jangan ada yang takut. Ingat anak cucu kita akan lebih sulit jika kita tidak mengubahnya,” dia mengawali orasi di atas mobil komando.
Sementara itu, menurut Kabid Perempuan Partai Buruh, Mundia, hari IWD ini harus dirayakan karena latar belakang (masih relevan) sejarah penguasa kerap tampak absen terhadap perempuan. Ia pun meminta kepada DPR RI untuk meluangkan waktunya untuk massa (perwakilan).
“Isu yang kita usung itu adalah dengan utamanya UU Ciptaker dan Permenaker 2/2022. Di Omnibus Law (upah dan jam kerja, sungguh dasyat, membuat kita menderita). Saya yakin perempuan mendapatkan itu (penderitaan upah, apalagi ditambah Ciptaker),” kata dia, dalam orasinya.
“Omnibus Law ini sangat dramatis sekali. Misal soal upah, dimana tiap tahun justru menurunkan daya beli buruh,” sambungnya.
Hal lain terkait dampak terhadap perempuan, tidak hanya kepada laki-laki adalah soal Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan itu menurut dia riskan, karena belasan atau puluhan tahun kita baru bisa untuk mengambilnya.
“Padahal itu uang kita (buruh). Tuntutan kita harus dilaksanakan oleh anggota dewan di sana. Masa kerja, juga riskan. Kontrak sangat mendapatkan prilaku, kalau bicara kemanusiaan, ya, seperti itu,” paparnya.
“Kita bangun kekuatan dan kebersamaan melalui Partai Buruh. Kami membuka peluang, aspirasi, terkait tuntutan-tuntutan (isu),” tambahnya.
Hampir senada dengan Mundia, Ketua Bapilu Partai Buruh, Ilhamsyah atau Boing mengajak agar perempuan ikut aktif, terlibat di dalam partai politik. Partai Buruh, kata dia, terbuka untuk itu.
Partai Buruh, masih kata Boing, mengajak hal itu agar kaum perempuan mampu—tercapai membangun kesejahteraan, tidak hanya ekonomi tetapi juga politik.
“Persoalan perempuan tentu sangat banyak. Tapi ada satu hal yang saya sampaikan adalah persoalan yang bersumber dari distorsi politik, di negeri ini. Misal RUU PRT dan RUU TPKS. Padahal itu sudah menjadi agenda utama bagi perempuan,” ujarnya.
Perempuan adalah Pokok Bangsa
Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz mengatakan bahwa perempuan adalah pokok bagi bangsa di tiap negara. Tapi, di sini kata dia, perempuan di sini belum penuh tercukupi hak-haknya.
Ia pun menganggap bahwa pemerintah, juga DPR tidak peduli kepada perempuan.
“Di Indonesia, lewat partai buruh, kita akan terus menyuarakan bagaimana UU terkait perempuan terlaksana. Mari, kita suaran bagaimana hak-hak perempuan dilindungi pemerintah. Jangan ada lagi hak-hak perempuan dibedakan oleh laki-laki,” orasinya.
Kalau menurut dia, Partai Buruh akan melawan hal itu. Kita adalah kelas pekerja. Maka, kita di tahun ini, musti segera menuntut disahkan UU menyangkut perempuan. Dapat dipastikan, kata Riden.
Untuk menindaklanjuti, Riden berpesan kepada massa agar menyampaikan hal di atas kepada buruh/pekerja perempuan di daerah-daerah.
“Yakni menyoal RUU PRT dan RUU TPKS. Tanggal 11 kita akan kembali lagi ke sini. Dan kita akan aksi-aksi. Kita pastikan jumlah massa akan naik terus. Hidup perempuan!” tegasnya tambah.
Sahid Salahuddin, Ketua Tim Pemenangan Partai Buruh mengatakan bahwa sebetulnya persoalan yang dihadapi oleh buruh perempuan di antaranya cuti hamil.
Dan ia mengaku bahwa Partai Buruh memperjuangkan kepentingan perempuan, misal di pabrik-pabrik.
Kepedulian partai ini, kata dia, karena menurut dia tidak ada partai yang benar-benar peduli terhadap buruh/pekerja perempuan. Ia menambahkan, bentuk lain keberpihakan partai ini, misal soal RUU PRT dimana akan memastikan kebijakan negara yang berpihak kepada perempuan.
Juga kata dia perempuan di Partai Buruh dilibatkan untuk aktif di dalamnya.
“Mayoritas hak perempuan duduk sama rendah dan berdiri sama dengan laki-laki dalam politik. Itulah yang diterapkan oleh partai lain,” kata dia, di aksi yang sama.
Perbedaan dengan partai lain, kata Sahid, pelibatan perempuan tertulis di AD/ART. Dimana mewajibkan seluruh pengurus mengakomodir perempuan.
Dan menurut dia, ini adalah bentuk nyata dan keberpihak Partai Buruh kepada perempuan.
“Saya pastikan hal itu tidak ada di AD/ART parpol lain,” klaimnya.
Keterlibatan perempuan di Partai Buruh, sebut saja akan diikutsertakan dalam kampanye. Sebagai contoh, perempuan wajib ditampilkan. Dan lagi-lagi ia klaim bahkan memastikan hal itu tidak ada di parpol lain.
“Kita harus tampilkan perempuan minimal 30 persen. Jangan tempatkan di tempat rendah. Ini adalah komitmen untuk mendapatkan perhatian oleh kawan-kawan,” pungkasnya.
Dalam aksi damai tadi, beberapa organisasi/elemen ikut bergabung di antaranya ada FSPBI, FBTPI, ITF (International Transport Worker Federation), FSPMI, SPN, SPDT (Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi), SPI (Serikat Petani Indonesia), CAMPESINA, LMND-DN, FS KEP SPSI, Forum Pemuda Pancoran, dll. Perwakilan sempat masuk ke dalam gedung DPR RI.
Namun masuknya perwakilan yang berjumlah 10 orang itu tidak memuaskan karena tidak ada satu pun anggota dewan yang bisa ditemui. Aksi mereka selesai sore hari atau lebih kurang pukul 15.00 WIB.
(Rob/PARADE.ID)
