Sabtu, November 21, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

JAMAK Desak KPK Telusuri Dugaan Korupsi Juliari ke Elit PDIP

redaksi by redaksi
2020-12-24
in Hukum, Nasional
0

{"uid":"B33FBE15-2EDC-4C25-9E35-39267B7C0A39_1608807465434","source":"other","origin":"gallery"}

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Jaringan Mahasiswa dan Aktivis (JAMAK) mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan korupsi mantan Mensos Juliari terkait bansos ke elit PDIP. JAMAK pun mendesak agar KPK terbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) ke elit PDIP.

“Tuntutan kami sederhana saja. Kami meminta agar Ketua KPK RI tidak menangani Cluster Korupsi Dana Bansos ini dengan melihat secara politis dan lebih bersikap Profesional agar Kasus ini bisa segera tuntas setuntasnya,” demikian kata koordinator Fauzan Ohorella dalam aksinya, Kamis (24/12/2020), di depan gedung KPK, Jakarta.

Related posts

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17

JAMAK mengingatkan agar kasus yang boleh dikatakan besar ini janhan seperti kasus lain seperti e-KTP. Padahal, kata Fauzan, kasus itu sebenarnya sudah dapat jelas dilihat tapi KPK justru loyo mengungkapnya.

JAMAK menyoroti bahwa berbagai media mainstream yang telah melakukan investigasi untuk kasus ini mesti dapat membuat semangat KPK untuk menelusuri dugaan korupsi.

“Sebab, kasus yang bermula dengan ditangkapnya eks Mensos itu telah menjadi petaka baru bagi masyarakat kecil. Dan beberapa media besar independen pun telah melakukan klarifikasi, bahwa dana bansos yang disunat itu lebih dari Rp17 miliar,” tegasnya.

“Pantas saja, bahwa berapa Gelombang terkahir penyaluran Bansos ini isinya seperti tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” sambungnya.

Kalau hal ini dibiarkan berlarut, kata dia, maka KPK boleh jadi dilihat tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan bisa sangat bahaya, serta akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi.

Oleh itu, JAMAK sangat mendorong agar KPK bisa segera memanggil dan memeriksa elit-elit PDIP yang diduga ikut merasakannya.

(Lendi/PARADE.ID)

Previous Post

ASITA dan HPI Sambut Baik Pergantian Menparekraf, Ini Harapan Keduanya

Next Post

Dewan Pers: Jangan Ada Lagi Pemidanaan Jurnalis

Next Post
Pemerintah Pastikan Insentif bagi industri Media Atasi Dampak Covid-19

Dewan Pers: Jangan Ada Lagi Pemidanaan Jurnalis

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17
OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In