Jakarta (parade.id)- Diplomat senior Dino Patti Djalal meminta pemerintah tidak bersikap defensif dalam menyikapi polemik Indonesia dengan MSCI (Morgan Stanley Capital International). Menurutnya, MSCI bukan lawan yang harus ditumbangkan, melainkan wasit yang perlu didengar. Pandangan itu disampaikan lewat akun X pribadinya, Sabtu (24/10/2026).
Dino mengingatkan bahwa persoalan keuangan pernah menjatuhkan pemerintahan yang jauh lebih kuat dari sekarang. “Jangan pernah meremehkan masalah keuangan yang menumbangkan pemerintah Soeharto yang waktu itu jauh lebih kuat dari pemerintah sekarang. Bukan invasi asing atau kudeta militer, tapi krisis moneter yang berubah menjadi multikrisis,” ujarnya.
Erosi Kepercayaan Pengusaha
Dino menilai benih erosi kepercayaan mulai terlihat di kalangan pengusaha, baik di dalam maupun luar negeri. “Erosi kepercayaan di dalam negeri sudah terasa di pengusaha papan atas, menengah, dan bawah. Kalau Presiden tidak mencium gejala ini, berarti beliau tidak mendapat informasi yang sebenarnya mengenai kondisi di lapangan,” katanya.
Ia menyarankan agar masalah itu diatasi sejak dini. “Masih ada waktu tiga tahun ke depan untuk melakukan hal ini,” ujarnya.
MSCI Bukan IMF
Dino menegaskan MSCI berbeda dengan IMF. “MSCI itu organisasi non-pemerintah yang netral, independen, dan tidak berkepentingan. Modal dasar MSCI adalah kepercayaan, trust,” tuturnya. Menurutnya, MSCI memakai tolok ukur yang sama untuk semua negara, tanpa memandang sistem politik.
Berdasarkan kriteria itu, ia menyebut skor Indonesia di indeks MSCI pernah sekitar 2,6 persen, tetapi kini anjlok ke 0,3 persen. Sebagai pembanding, ia menyebut skor Tiongkok sekitar 20 persen, India 11 persen, Korea Selatan 18 persen, Brasil 4,8 persen, Meksiko 1,7 persen, Uni Emirat Arab 1,27 persen, dan Afrika Selatan 3 persen. “Tidak ada konspirasi, hanya ada penilaian yang profesional dan merata kriterianya bagi semua,” katanya.
Bukan Soal Nasionalisme
Dino juga menyoroti sikap sebagian pihak yang menyerang MSCI. “Ini bukan pertandingan adu jotos, bukan permainan gagah-gagahan. This is not a game about macho nationalism,” tegasnya.
Ia memperingatkan dampak yang bisa muncul. “Percuma kita gagah hari ini dan sejuta buzzer dikerahkan untuk memaki-maki MSCI, tapi besok rupiah tumbang ke level Rp22.000, investor kabur, kepercayaan runtuh, ekspor anjlok, harga barang naik, daya beli melemah, rakyat sengsara,” ujarnya.
Dino mencontohkan Tiongkok yang sempat ditolak tiga tahun berturut-turut, tetapi merespons dengan terbuka dan menyesuaikan diri dengan standar MSCI hingga berhasil masuk pada 2018. Ia juga menyebut Yunani yang kastanya sempat diturunkan pada 2013 dan kini disebut akan naik kelas lagi.
Evaluasi Internal dan Saham Gorengan
Menurut Dino, pemerintah perlu melakukan evaluasi internal secara jujur atas catatan MSCI soal distorsi perdagangan saham. Ia menyinggung transaksi saham gorengan yang sarat kepentingan politik. “Ini tentunya PR besar buat OJK yang juga dilematis. Tapi kita harus memilih, tidak bisa mengharapkan skor di MSCI naik sementara praktik yang menyimpang terus berjalan,” katanya. Ia mengibaratkannya dengan siswa yang ingin naik kelas dengan nilai tinggi, tetapi terus bolos dan tidak mau ikut ujian.
Enam Saran untuk Pemerintah
Dino mengusulkan sejumlah langkah. Pertama, menjalankan diskusi intensif dan tertutup dengan MSCI dengan target skor Indonesia membaik pada Juni 2027, mengarah ke 1 persen seperti Malaysia (0,92 persen) dan Thailand (0,97 persen). “Dan alhamdulillah kalau bisa mengarah ke 2 persen,” ujarnya.
Kedua, melakukan negosiasi layaknya debitur meyakinkan kreditor. “Hindari sikap yang terkesan denial, defensive, atau arrogant,” katanya.
Ketiga, membentuk satuan tugas khusus yang terdiri dari Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan OJK. Keempat, menerapkan kebijakan satu pintu untuk komunikasi publik. “Jangan banyak bicara dulu, karena pasar sangat sensitif terhadap celetukan pejabat yang asal bunyi,” ucapnya.
Kelima, menghentikan mobilisasi buzzer sewaan. “Tidak ada gunanya kita mengompori rakyat sendiri, sementara MSCI tidak berkantor di Indonesia, jadi mereka juga tidak akan terpengaruh,” katanya.
Dino menutup dengan mengajak pemerintah menjadikan situasi ini momentum pembenahan. “Jangan korbankan kepentingan sistemik jangka panjang hanya untuk kepentingan transaksional sesaat. Justru jadikan momentum ini peluang untuk membenahi sistem dari dalam, memulihkan kepercayaan investor global, dan membuat pasar modal kita lebih atraktif,” pungkasnya.
