Jakarta (parade.id)- Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menemui ratusan massa aksi PREDATOR yang menolak wacana ataupun rencana penerapan jalan berbayar (ERP). Syafrin menemui massa dengan berdiri, merespons tuntutan massa di atas mobil komando.
Syafrin menerima aspirasi massa aksi PREDATOR. Syafrin mengaku paham terhadap tuntutan PREDATOR.
“Kami akan bawa (tuntutan massa) ke dewan, karena sudah ada di DPRD (untuk dibahas), karena egislasinya ada di sana, untuk tidak dilanjutkan dan dikembalikan ke Pemprov. Rencana ini akan ditarik dari DPRD dan dikembalikan ke Pemprov,” kata dia, di hadapan massa aksi PREDATOR, Rabu (8/2/2023).
Syafrin mengaku, bahwa aspirasi massa (ojol) adalah masukan untuknya (dalam regulasi). Ia akan segera mengoordinasikannya apa yang menjadi tuntutan PREDATOR.
“Akan dikoordinasikan di DPRD dan dikembalikan ke Pemprov. Akan ada evaluasi,” tegasnya, di mana sebelum itu massa ingin Kadishub bersikap konkret.
Massa tidak ingin sikap Kadishub yang akan membahas ERP. Massa ingin, soal ERP ini tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
Dalam aksi tadi, banyak orator yang menyampaikan penolakan wacana ataupun rencana penerapan ERP ini. Salah satu orator yang mewakili penolakan ERP adalah Dani, dengan menyinggung penerapan ERP di tujuh negara.
Kata dia, soal penerapan ERP itu tidak bisa dibandingkan dengan tujuh negara tersebut, karena salah satu alasan pendapatan ekonomi masyarakatnya.
“Mereka itu pendapatannya jauh dari kita di DKI Jakarta. Maka kami tidak ada kompromi untuk wacana atau rencana penerapan ERP ini,” ungkapnya.
Ia justru menyalahkan Kadishub soal wacana ataupun rencana ERP ini, karena dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab atas itu.
“Kadishub yang bertanggungjawab. Kadishub ini harus dicopot. Kalau Heru tidak berani, dan tidak berani mengeluarkan sikap, turun saja dari kursi gubernur,” pintanya.
Orator lain, Wiwit, mempertanyakan mengapa ERP ini direncanakan untuk diterapkan, dengan menyinggung jalan adalah fasilitas umum.
“Kami tolak ERP ini karena jalan kan fasilitas umum. Siapa pun harus pakai. Mengapa ada yang bayar dan ada yang tidak. Negara jangan berbisnis dengan rakyatnya,” orasinya.
Wiwit kemudian menyinggung akan pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan dengan rencana penerapan ERP. Artinya, alasan untuk mengatasai kemacetan diragukan olehnya.
Aksi dimulai siang hari, selesai sore hari. Aksi selesai usai Kadishub menemui massa aksi.
(Rob/parade.id)
