Selasa, November 17, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Kasus Novel, HMI: Seakan Tidak Berjalan Sesuai Prinsip Keadilan

redaksi by redaksi
2020-06-18
in Hukum, Nasional
0
Kasus Novel, HMI: Seakan Tidak Berjalan Sesuai Prinsip Keadilan
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Beberapa kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Bung Karno (UBK) melakukan konferensi pers menolak jaksa penuntut atas terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Mereka menyesali atas jaksa penuntut yang mengenai terdakwa hanya satu tahun bui.

“Kondisi saat ini seakan tidak berjalan sesuai prinsip keadilan. Malah ada yang aneh. Kami kader HMI muak dengan lemahnya hukum di bawa rezim Joko Widodo,” demikian siaran pers yang diterima redaksi parade.id, Kamis (18/6/2020).

Related posts

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17

Mereka juga melihat hukum sepertinya saat ini hanya berlaku pada kepentingan elit yang borjuis.

“Ini jelas tersangka dua oknum kepolisian, yang aneh pengadilan terkesan membela oknum kepolisian dengan cara meringankan hukuman kami protes dan akan menggelar aksi dan menuntut,” kata Rivaldi, salah satu kader HMI.

Ada tiga tuntutan mereka. Pertama, mereka meminta agar segera membentuk Tim Pencari Fakta khusus demi mencari keadilan dan menemukan aktor intelektual di balik kasus penyiraman Novel Baswedan. Kedua, mereka meminta kepada Tito Karnavian terbuka dalam menjawab kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel, mengingat pada saat ini Tito menjabat sebagai Kapolri.

Ketiga, mereka meminta JPU R. Fedrick Adhar bertanggung jawab di mata hukum terkait tuntutan 1 tahun penjara terhadap dua oknum kepolisian yang sengaja melakukan tindakan kriminal.

“PRESIDEN GAGAL DALAM MENJALANKAN TUJUAN REFORMASI HUKUM YAKNI UNTUK MEMULIHKAN KEPERCAYAAN PUBLIK, MEMBERIKAN KEADILAN PADA RAKYAT.”

Mereka juga berniat akan membuat petisi dukungan penolakan putusan dan petisi.

“Akan kami laksanakan pada hari Minggu, 21 Juni 2020 di Bundaran HI,” demikian kata Rivaldi.

(Robi/PARADE.ID)

Tags: #HMI#Hukum#KPK#Nasional
Previous Post

AS: Trump Minta Bantuan Xi Jinping Agar Menang Pilpres

Next Post

Tolak 500 TKA, Ketua DPRD Pimpin Demonstran, AP2 Sultra Memfasilitasi

Next Post
Tolak 500 TKA, Ketua DPRD Pimpin Demonstran, AP2 Sultra Memfasilitasi

Tolak 500 TKA, Ketua DPRD Pimpin Demonstran, AP2 Sultra Memfasilitasi

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17
OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16
Dasco dan Politik Mendengar di Tengah Demokrasi

Dasco Didukung Jadi Cawapres, Mahasiswa AMAN Sebut Sosok Pemersatu

2026-11-16
Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

2026-11-16

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In