Jakarta (parade.id)- Kasus Rempang soal komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua DPD KNPI Riau 2012-2014 Johnson Silitonga, kemarin, kepada media.
Menurutnya, bisa saja informasi yang tersampaikan kepada masyarakat itu cenderung tidak eksplisit sehingga dapat menimbulkan salah persepsi di berbagai kalangan masyarakatnya.
“Dalam menyikapi persoalan kurangnya komunikasi yang efektif itu, sebaiknya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan komunikasi lebih terorganisir, bukan komunikasi yang implisit. Apalagi pendekatan yang digunakan represif, yang tidak terukur sehingga dapat menimbulkan resistensi di masyarakat, dalam efektifitas proses komunikasi itu sendiri,” ungkapnya.
Di dalam konteks kebijakan publik, Johnson melanjutkan, investasi memang merupakan instrumen pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan pendapatan daerahnya.
Namun, variabel utama yang paling diperlukan dan menjadi perhatian investor adalah iklim dari wilayah tujuan investasinya, yakni kondisi sosial politik yang kondusif dan kepastian hukum.
Oleh karena itu, mantan Ketua Bidang Kebijakan Pubilk DPP KNPI ini mengingatkan agar aparatur pemerintah, baik di pusat maupun daerah harus senantiasa profesional dan bijak dalam komunikasi publik. Baik itu terhadap kepentingan masyarakatnya maupun kepentingan investor agar iklim sosial politik yang kondusif dimaksud dapat selalu terjaga.
“Stigma kekerasan (anarkisme) dalam setiap penyelesaian polemik seperti pada kasus pulau Rempang merupakan potret dari berbagai kasus serupa di tanah air dan fenomena seperti ini harus mulai diubah karena masih banyak bentuk metode kerja yang bijak dan efektif apabila itu dilakukan oleh orang atau tim yang tepat dan memiliki integritas,” katanya.
“Momentum era digitalisasi saat ini ada baiknya juga buat pemerintah pusat maupun daerah untuk merevitalisasi dan memodernisasi pengelolaan sistem manajemen investasi. Memodernisasi sistem administrasi maupun sistem proteksinya agar secara periodik mempermudah kinerja dalam monitoring sehingga pemerintah ke depannya tidak selalu reaktif dalam merespon harus antisipatif,” pungkasnya.
(Rob/parade.id)
