![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0.jpeg)
Jakarta (parade.id)- Kebijakan efisiensi pemerintah hingga 50 persen dalam penggunaan hotel untuk rapat dan kegiatan dinas dinilai sebagai langkah politis yang membahayakan sektor perhotelan dan mengancam terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Hal ini disampaikan oleh Alson Naibaho, Koordinator Wilayah KSBSI DKI Jakarta, yang juga merupakan eks Ketua DPC FSB Kamiparho DKI Jakarta.
Menurut Alson, saat ini sudah banyak hotel, baik di Jakarta maupun luar Jakarta, yang menghadapi persoalan berat. Ia bahkan menyebut ada salah satu hotel di Depok yang sudah tidak mampu lagi membayar upah pekerjanya.
“Ini adalah akibat dampak dari kebijakan pemerintah yang menurut saya adalah politis. Kebijakan cari muka. Kebijakan yang seolah-olah, kami adalah penguasa yang mampu melakukan apa pun yang kami mau untuk mencari perhatian rakyat,” tegas Alson kepada parade.id, Selasa (3/6/2026) sore.
Alson mengkritik bahwa kebijakan efisiensi ini diambil tanpa kajian mendalam mengenai dampaknya. Ia menjelaskan, fungsi hotel saat ini telah bergeser.
“Hotel bukan lagi semata tempat menginap atau berekreasi, melainkan telah menjadi tempat utama untuk meeting, rapat-rapat pemerintah, bank, dan perusahaan,” kata dia.
Sebagai mantan karyawan hotel, Alson tahu persis bahwa lebih dari 60 persen penghasilan hotel saat ini berasal dari sektor pemerintah dan bank. “Bukan dari wisatawan,” katanya.
Pembangunan hotel-hotel di setiap pelosok, khususnya Jakarta, ditujukan untuk menarik kegiatan meeting, incentive, conference, dan exhibition (MICE) dari instansi pemerintah dan perusahaan.
“Ketika pemerintah melakukan efisiensi sampai 50 persen, yang sasaran utamanya dirinya, otomatis akan membunuh hotel-hotel ini,” jelas Alson Naibaho.
Alson mempertanyakan tujuan pemerintah dengan kebijakan efisiensi ini. “Pemerintah dengan efisiensi ini mau menyelamatkan siapa sih sebetulnya? Menyelamatkan atas nama negara tapi membunuh rakyatnya? Bukankah rakyat itu bagian daripada negara ini?” tanyanya.
Ia mencontohkan, fakta di lapangan menunjukkan adanya hotel di Depok yang sampai hari ini pekerjanya tidak gajian karena minimnya penggunaan ruang meeting. Akibatnya, pendapatan hotel menurun drastis hingga 60 persen.
“Seharusnya pemerintah mengkaji ini. Tidak boleh juga serta-merta membuat kebijakan yang seolah-olah kelihatan spektakuler. Tapi mereka lupa spektakuler itu membunuh rakyat, membunuh pekerja hotel. PHK terjadi sudah pasti itu,” tegas Alson.
Alson meyakini bahwa jika pemerintah tidak menganulir atau meninjau kembali kebijakan ini, lebih dari 50 persen hotel-hotel budget yang memang bertujuan utama untuk kegiatan MICE akan tutup. Konsekuensi pertama dari penutupan ini adalah pengurangan pekerja.
(Rob/parade.id)
