Jakarta (PARADE.ID)- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memiliki lima program prioritas sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi.
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Chandra Bhakti dalam pertemuannya dengan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tindak lanjut hasil kajian bantuan pemerintah bidang olahraga di Kantor Kemenpora, Selasa, mengatakan ada lima program prioritas Kemenpora yang akan dijalankan selama periode 2020-2024.
Program pertama yaitu perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik. Untuk program kedua meliputi, pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan.
Adapun program ketiga, yakni penguatan ideologi pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda. Sementara program keempat terkait dengan pemassalan dan pemasyarakatan olahraga. Kelima, yaitu pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.
“Untuk Deputi IV ada di prioritas kelima, yaitu pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan,” kata Chandra dalam keterangan tertulisnya, Selasa.
Namun menurutnya, masih ada beberapa kendala dalam pembinaan olahraga prestasi Indonesia. Kendala tersebut, di antaranya penerapan sport science yang belum diterapkan secara optimal, kompetisi yang belum berjenjang dan menyesuaikan kelompok usia, serta manajemen dan tata kelola organisasi keolahragaan belum profesional.
Menurut Chandra, sumber daya manusia (SDM) keolahragaan yang ada saat ini masih belum memenuhi baik secara kualitas maupun kuantitas. Demikian pula dengan sistem pendidikan dan pelatihan SDM yang belum dikembangkan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah, nasional, dan internasional.
“Prasarana dan sarana olahraga prestasi masih terbatas. Sport industry belum dioptimalkan untuk mendukung prestasi olahraga nasional. Hal ini sedang kami lakukan penataan,” tambah dia.
Selain program prioritas Kemenpora, Chandra juga memaparkan beberapa terobosan dalam tata kelola di Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, di antaranya mekanisme pengawasan anggaran fasilitasi untuk induk organisasi cabang olahraga dengan aplikasi digital serta pengembangan e-proposal dan data base atlet.
Sementara itu, Kasatgas IV KPK Kunto A meminta kepada Kemenpora agar transparansi dan publikasi penggunaan anggaran diunggah melalui website khusus yang memuat database atlet, pengajuan proposal, sampai penggunaan anggaran.
“Dengan demikian masyarakat bisa tahu sekaligus mengontrol pengunaan anggaran cabor yang memperoleh bantuan dari Kemenpora, ” ucap Kunto.
(Antaranews.com/PARADE.ID)
