Jakarta (PARADE.ID)- Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Darurat atau yang PPKM Level 4 hingga tanggal 25 Juli 2021.
Keputusan memperpanjang PPKM ini pun menurut politisi PKS, Mardani Ali Sera menyisakan ‘lubang’ besar, seperti interaksi petugas dengan masyarakat di lapangan dan berbagai indikator target kandas digapai saat PPKM kemarin (Testing, tracing, penurunan mobilitas sampai positivity rate)
“Target penurunan mobilitas sebesar 30%, nyatanya yg tercapai masih 20%. Lalu tracing dari 15 orang per satu kasus positif/300 ribu kontak yang ditargetkan, sejauh ini baru bisa melakukan tracing sebanyak 250 ribu kontak,” kata dia, Kamis (22/7/2021).
“Begitu juga dengan target positivity rate yang ditargetkan di bawah 10%, saat ini baru mencapai 30%,” sambungnya.
Hal di atas, kata Mardani, tidak bisa ditawar, sumber penularan mesti segera ditemukan agar rantai infeksi bisa diputus dengan tracing serta treatment.
“Terus dan terus diingatkan bahwa testing, tracing dan treatment merupakan kunci utama mengendalikan pandemi. Sebanyak apa pun kapasitas/SDM yang digelontorkan untuk mengatasi pandemi, akan kalah cepat dengan kecepatan virus ini,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
‘Lubang’ lain, lanjutnya, yakni kita masih dibayangi banyaknya rumah sakit yang menutup ruang IGD karena tak kuasa menampung pasien. Jumlah tenaga kesehatan juga kian berkurang karena terjangkit Covid-19, bahkan tidak sedikit yang meninggal.
“Dgn testing yg agresif, pemerintah dpt mengurangi beban fasilitas kesehatan yg mulai kolaps.”
Selain itu, dalam pengamatannya, kasus kekerasan yang terjadi saat penertiban pemberlakukan PPKM Darurat juga (harusnya) menjadi pelajaran bagi pemerintah. Mestinya, menurut dia, di masa perpanjangan jangan sampai terulang.
Sebab masyarakat sudah merasakan dampaknya. Dan ini mesti jadi pelajaran mahal para menteri, khususnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Kita masih ingat, Kemendagri baru membuat edaran untuk Satpol PP, padahal ketika itu PPKM Darurat sudah mau habis. Artinya tidak sedia payung sebelum hujan. Pemberian otoritas/peluang bagi Satpol PP untuk terlibat dlm penegakan PPKM mestinya sudah diprediksi.”
Tentu, kata dia, ada kesulitan menengahi kebijakan yang disenangi semua pihak. Tapi satu hal yang harus selalu diingat, kekusaan yang besar akan diiringi tanggung jawab yang besar dan publik dibolehkan ‘menegur’ bila pemerintah luput dari tanggung jawabnya.
“Dan jangan salahkan anak buah, pemimpin yang salah. Semua perlu persiapan dan manajemen yang baik.”
(Rgs/PARADE.ID)
