Jakarta (PARADE.ID)- Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan dengan tegas tetap menolak UU Cipta Kerja atau Omninus Law. Apalagi saat ini pihaknya beserta serikat buruh lainnya sedang berjuang di MK terkait uji materil.
“Karena itu kami membawa UU ini sebagai materi untuk digugat di MK. Di MK sudah 2-3 kali persidangan dan 2 kali perbaikan,” katanya, Kamis (25/2/2021), melalui virtual.
“Sidang kami akan kembali dilanjutkan di awal atau pertengah bulan Maret,” sambungnya.
Terkait turunan dari UU Omnibus Law yang berjumlah empat, Said mengkritik pemerintah. Harusnya, kata dia, pemerintah menghargai proses hukum yang sedang berjalan di MK.
“Maka kami dengan tegas menyatakan bahwa tidak pernah terlibat dalam pembahasan empat PP tersebut terkait kluster Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ini sekaligus menampik klaim Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang menyatakan bahwa dalam “menciptakan” turunan tersebut ada tripartit dan unsur pekerja lainnya.
Malah Said menanyakan, serikat pekerja mana yang dimaksud oleh Menaker soal itu. Kalau saja alasan pemerintah hanya itu, maka menurutnya sama saja pemerintah sedang mencederai keadilan hukum dan seperti memaksakan kehendak.
“Harusnya pemerintah menghormati proses hukum (gugatan yang sedang berjalan), pun menyangkut pembahasan RPP (ketika belum menjadi PP),” terangnya.
Di empat PP tersebut, Said mengomentarinya. Salah satunya PP No. 34 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Ada yang menjadi sorotan Said, yakni di dalam PP itu kini sudah tidak ada lagi surat izin Menteri untuk TKA yang ingin bekerja. Padahal kata dia, itu (surat) adalah satu-satunya kontrol untuk TKA agar tidak penyimpangan, misal penggunaan TKA untuk unskill alias buruh kasar.
“Itu saja yang menggunakan instrumen Menaker masih saja ada penyimpangan. Tengok saja di beberapa apartemen seperti di Kelapa Gading, Hayam Wuruk dll, banyak sekali TLKA China yang menjadi buruh kasar,” katanya.
Menurut dia, keberadaan buruh kasar itu akan mengancam orang Indonesia dan ini juga berpotensi melanggar UUD 45 yang ada.
Keberadaan PP diprediksi oleh KSPI akan menjadikan legal buruh kasar TKA (China) di Indonesia. Sebab surat izin yang dimaksud sudah tidak ada lagi.
Perlu diketahui, bahwa ada empat turunan dari UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Yakni PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PP No. 35 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP No. 36 tentang Pengupahan, dan PP No. 37 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
(Rgs/PARADE.ID)
