Jakarta (parade.id)- Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (BEM PTMA) Zona III menegaskan komitmennya untuk menyuarakan aspirasi rakyat dengan cara bermartabat. Organisasi mahasiswa ini menolak tegas demonstrasi yang berujung perusakan fasilitas umum dan penjarahan.
Presidium Nasional BEM PTMA Zona III, Wildan Mutaqin, menekankan pentingnya gerakan mahasiswa yang terukur dan berorientasi kepentingan publik.
“Kami menolak keras demonstrasi yang merusak fasilitas umum maupun aksi penjarahan. Semua fasilitas itu dibangun dari pajak rakyat dan APBN. Jika dirusak, maka justru rakyatlah yang harus kembali menanggung bebannya,” tegas Wildan dalam keterangan bersama, Kamis (4/9/2025).
Ia mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh kehilangan arah dengan mengorbankan kepentingan publik dan menciptakan beban tambahan bagi masyarakat.
BEM PTMA Zona III menyatakan dukungan terhadap beberapa agenda reformasi penting yang tengah bergulir di tingkat nasional. Dukungan ini disampaikan melalui para presiden mahasiswa BEM Muhammadiyah di wilayah Jakarta.
M. Agus Salim, Presiden Mahasiswa Universitas Hamka (Uhamka), menegaskan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.
“RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Ini adalah momentum untuk menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya,” katanya.
Muhammad Iqbal Ramdhani, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), mendorong reformasi partai politik untuk melahirkan pemimpin berkualitas dan berintegritas.
“Reformasi partai politik adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Muhammad Sandri, Presiden Mahasiswa Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan, menyatakan dukungan terhadap RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) untuk mencegah eksploitasi.
“Pekerja rumah tangga adalah bagian dari tulang punggung kehidupan masyarakat. Mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum yang jelas,” tegasnya.
Radityo Satrio, Presiden Mahasiswa BEM Universitas Sari Mulia (USM), menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintahan.
“Evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar pemerintahan benar-benar berlandaskan kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Asriani, Presiden Mahasiswa Universitas Trilogi Muhammadiyah Jakarta (UTMJ), menyoroti pentingnya arah dan nilai dalam gerakan mahasiswa. Ia menolak aksi yang hanya menciptakan kericuhan tanpa tujuan jelas.
“Gerakan mahasiswa harus punya value dan visi yang jelas. Jangan sampai aksi yang dilakukan justru menciptakan kekacauan dan merusak citra mahasiswa,” tegas Asriani.
Menutup pernyataannya, Wildan Mutaqin mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan persatuan bangsa dalam menyampaikan aspirasi.
“Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus dilakukan secara damai, teratur, dan penuh tanggung jawab. Gerakan mahasiswa murni hadir untuk memberikan kritik dan masukan konstruktif bagi pemerintah. Mari kita jaga Indonesia tetap bersatu, aman, dan kuat,” pungkasnya.
Melalui sikap ini, BEM PTMA Zona III menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral mengawal kebijakan publik dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi, etika, dan kepentingan rakyat.*
