Jakarta (parade.id)- Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melempar sinyal peringatan keras kepada pemerintah menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. Dengan mengusung tema perlawanan terhadap kapitalisme, imperialisme, dan militerisme, GEBRAK mengonfirmasi akan menggelar aksi massa besar-besaran di lebih dari 20 kota strategis, mulai dari Jakarta, Morowali, hingga Halmahera.
Pernyataan sikap ini muncul sebagai respon atas kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang dianggap berada di titik nadir. GEBRAK menyoroti gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sepanjang tahun 2025 telah menelan puluhan ribu korban, sementara regulasi seperti Omnibus Law Cipta Kerja dituding sebagai dalang di balik langgengnya sistem kerja kontrak dan outsourcing yang eksploitatif.
Dalam naskah tuntutannya, GEBRAK menegaskan bahwa konsep “Kerja Layak” telah terdistorsi menjadi sekadar jargon. Munculnya fenomena working poor, kondisi di mana buruh bekerja penuh waktu namun tetap berada di bawah garis kemiskinan menjadi sorotan utama.
“Rata-rata upah buruh sekitar Rp3,3 juta per bulan tidak mampu mengejar lonjakan biaya hidup. Ini adalah bukti nyata bahwa sistem pengupahan nasional hanya berpihak pada akumulasi modal, bukan kebutuhan riil rakyat,” tulis pernyataan resmi GEBRAK yang diwakili Ketum KASBI, Sunarno, dalam keterangannya yang diterima parade.id, Senin (13/4/2026).
GEBRAK juga mengkritik keras model ekonomi platform yang menggunakan kedok “kemitraan” bagi ojek online dan kurir. Menurut aliansi ini, skema tersebut adalah bentuk pengecut perusahaan untuk menghindari tanggung jawab atas upah minimum, jaminan sosial, dan hak berorganisasi. Mereka menuntut negara segera mengakui pekerja platform sebagai pekerja formal.
Tak hanya soal perut, May Day 2026 juga akan membawa isu kemunduran demokrasi. GEBRAK menyoroti tiga ancaman krusial. Pertama soal kriminalisasi aktivis. “Penggunaan pasal karet untuk membungkam kritik publik.”
Kedua, militerisme. “Menguatnya peran militer dalam ranah sipil yang dikhawatirkan mengembalikan praktik dwifungsi.”
Ketiga konflik agraria. “Perampasan ruang hidup rakyat oleh industri ekstraktif atas nama pembangunan.”
Daftar Tuntutan Utama GEBRAK di May Day 2026:
- Cabut Omnibus Law Cipta Kerja secara total.
- Hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan skema kemitraan palsu.
- Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang telah lama tertahan.
- Tegakkan reformasi agraria dan hentikan perampasan tanah rakyat.
- Hentikan militerisme dan bebaskan seluruh tahanan politik aksi rakyat.
Aksi massa serentak ini akan melibatkan koalisi lintas sektor, mulai dari konfederasi buruh (KASBI, KPBI, KSN), mahasiswa (SMI, SEMPRO), hingga organisasi HAM dan lingkungan seperti LBH Jakarta, WALHI, dan KontraS.
“May Day 2026 bukan sekadar seremoni, ini adalah titik konsolidasi politik untuk merebut kembali hak hidup layak yang dirampas sistem,” tegas GEBRAK dalam penutup pernyataannya.
