Oleh: Fahmi Muhammad
(Formatur Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Pusat-Utara)
Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kabar yang sebagian orang menilai bahwa kebijakan tersebut adalah keliru dan tidak tepat diterapkan dengan berbagai alasan.
Salah satunya adalah kenaikan BBM akan berakibat pada kenaikan harga-harga bahan pokok dan sektor komoditi lainnya. Asumsi liar semacam ini membuat masyarakat menjadi terpolarisasi dan beranggapan bahwa semua kenaikan harga-harga hanya dipengaruhi oleh kanaikan harga BBM.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki perspektif dan menelaah lebih jeli terhadap urgensi pengalihan subsidi BBM ini. Bahwa asumsi liar yang telah muncul luas di masyarakat merupakan perspektif yang salah dalam menilai dampak dari pengalihan subsidi BBM.
Kenaikan harga kebutuhan pokok dan Komiditi lainnya justru dipengaruhi oleh tingginya supply dan demand yang tidak bisa dipenuhi oleh sektor pertanian dan perdagangan.
Di sisi lain, beban APBN untuk mensubsidi BBM setiap tahun semakin membengkak dan mengancam sektor produktif. Dan ternyata, berdasarkan data yang kita ketahui, 80 persen subsidi BBM selama ini justru dinikmati oleh golongan kaya sementara golongan yang berhak yaitu rakyat miskin malah hanya mengkonsumsinya sebesar 20 persen. Selama ini, subsidi BBM sudah tidak tepat sasaran.
Oleh karena itu, kebijakan pemerintah mengalihkan Subsidi BBM ke sektor lain menjadi sangat penting. Meskipun punya konsekuensi yaitu naiknya harga BBM.
Kebijakan pemerintah untuk memfokuskan subsidi kepada rakyat miskin, melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bansos, dan seterusnya, perlu didukung dan disosialisasikan. Daripada subsidi BBM dinikmati oleh golongan mampu dan kaya, lebih baik kita mendukung pemerintah mengalihkan subsidi tersebut untuk membantu masyarakat miskin dan rentan.
Kebijakan pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM, dan kemudian akan memberikan BLT dan Bansos kepada masyarakat miskin, sudah tepat dan perlu didukung.
Karena Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga konektifitas antar daerah juga perlu diperhatikan. Maka, alangkah lebih baik nya beban APBN yang begitu besar untuk mensubsidi BBM yang ternyata dinikmati oleh golongan kaya, perlu dikaji ulang demi berlangsungnya pembangunan untuk merealisasikan konektifitas antar daerah.
Oleh sebab itu, Himpunan mahasiswa Islam (HMI) sangat memahami urgensi dari pengalihan subsidi BBM tersebut. Kami meminta pemerintah untuk lebih fokus dalam mengerjakan pembangunan dan sektor produktif lainnya.
Kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi BBM, bukan untuk membebani masyarakat, malahan justru membantu masyarakat miskin melalui BLT dan Bansos.
Selanjutnya yang perlu dikawal bersama adalah agar bantuan-bantuan ini nantinya tepat sasaran. Jangan lagi anggaran besar dari APBN kita disalurkan secara tidak tepat sasaran.
