Jakarta (parade.id)- Menko Polhukam Prof Mahfud MD mengakui adalah benar, bahwa ia yang menyebut kasus Kanjuruhan itu bukan pelanggaran HAM berat. Itu ia katakan ketika di hadapan PBNU dan para ulama di Surabaya pada Selasa (kemarin).
“Itu adl hasil penyelidikan Komnas HAM. Mnrt hukum yg bs menetapkan adanya pelanggaran HAM Berat atau tidak itu hanya Komnas HAM,” kata dia, Rabu (28/12/2022).
Menurut Mahfud, banyak yang tidak bisa membedakan antara pelanggaran HAM berat dan tindak pidana atau kejahatan. Sebagai contoh, pembunuhan atas ratusan orang secara sadis oleh penjarah bukan pelanggaran HAM berat tetapi kejahatan berat.
“Tp satu tindak pidana yg hny menewaskan beberapa orng bs menjadi pelanggaran HAM Berat,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
Selama ia menjadi Menko Polhukam, diakuinya, bila ada tindak pidana besar, ia selalu mempersilakan Komnas HAM menyelidiki dan mengumumkan sendiri: apa ada pelanggaran HAM beratnya atau tidak.
“Msl, kasus Wadas, Kasus Yeremia, Tragedi Kanjuruhan, dll. Kalau Pemerintah yg mengumumkan bs dibilang rekayasa,” kata dia.
Kasus Kajuruhan telah menewaskan ratusan orang. Terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, usai pertandingan Arema FC versus Persebaya. Kasus ini menjadi perhatian internasional, termasuk oleh FIFA.
(Rob/parade.id)
