Jakarta (PARADE.ID)- Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) siang tadi, Selasa (24/8/2021) mengadakan diskusi dengan tema: “Dampak Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan: Merancang Strategi Pemulihan Perekonomian Indonesia”. Acara diselenggarakan secara virtual.
Adapun pembicara yang hadir di acara itu di antaranya Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA Lanyalla Mahmud Mattalitti (sebagai keynote speaker), Ketum GPII Masri Ikoni, Deputi IV Juri Ardiantoro, Waketum KNPI Ryano Panjaitan, Mantan Ketum GPII (2013-2017) Karman BM, Ketua Bidang Soskes PB HMI Imam Nasution, dll.
Ketua DPD Lanyalla mengatakan bahwa dalam kondisi saat ini, tidak hanya Indonesia yang terdampak secara ekonomi dan kesehatan, melainkan juga banyak Negara di dunia. Pun seperti Indonesia, Negara-negara tersebut berupaya untuk menjaga perekonomiannya agar tetap bertahan.
“Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya ekstra ordinary, salah satunya adalah pada bulan April tahun 2020. Saat itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 sebagai payung hukum untuk pemulihan ekonomi akibat Covid-19,” katanya.
Sementara itu, menurut Deputi IV KSP Juri Ardiantoro bahwa dalam kondisi seperti ini, pemerintah kata dia sudah tepat menanganinya, seperti keselamatan dinilai sebagai hukum tertinggi untuk menyelamatkan warga Negara dari serangan Covid-19.
Secara umum, kata dia, itu adalah strategi utama. Sebab hal itu adalah prinsip yang mampu mencegah Covid-19
“Kedua, bagaimana kita merawat dan mengobati warga negara yang sudah atau terjangkit virus. Maka seluruh sumber daya yang kita miliki sebagian besar diarahkan untuk penanganan,” katanya.
Hal yang hampir senada dikatakan oleh Ketum GPII, Masri Ikoni. Ia mengatakan bahwa pencegahan dan penanganan adalah yang paling penting di kondisi seperti sekarang sehingga jika bicara tenaga kerja, maka ia adalah paling berdampak.
“Bila bicara ketenagakerjaan, ialah dia yang paling berdampak. Paling beaar. Hampir mematikan sendi bernegara,” ujarnya.
Porsi dampaknya akibat Covid-19 ini pun menurut dia hampir 40 persen. Repot, katanya, jika hal ini terus terjadi, karena akan mempengaruhi kebutuhan (hidup) pokoknya.
Vaksinasi adalah salah satu jalan keluarnya agar dampak ketenagakerjaan tidak melulu terganggu karena Covid-19. Hal itu disampaikan oleh Waketum KNPI Ryano Panjaitan.
Selain itu, Ryano juga mengingatkan agar program-program bantuan sosial (bansos) harus tetap berjalan untuk membantu mereka yang yang terkena dampak Covid-19. Kepada pemuda, ia berpesan khusus untuk itu.
“Jadi, kita bukan hanya sekadar memberikan masukan saja,” katanya.
Tidak hanya itu, agar bansos itu sesuai sasaran, maka kata Kabid Soskes PB HMI Imam Nasution, pemerintah juga harus mengikutsertakan perangkat hingga ke bawah, seperti organisasi kemasyarakatan, Kepala Desa, RW, RT, tokoh-tokoh agama dll.
“Itu sama dengan gotong-rotong. Kita bergandengan tangan untuk membantu masyarakat. Membantu bangsa ini. Tidak cukup hanya elemen Negara,” kata dia.
Namun menurut dia, harusnya hal itu tidak membuat pemerintah kewalahan. Apalagi pemerintah memiliki perangkat yang cukup untuk menjangkaunya.
Sehingga soal ketenagakerjaan dan kesehatan bisa saling berdamping mengatasinya.
(Sur/PARADE.ID)
