Palu (PARADE.ID)- Ratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Mitra Grab Bike (AMGB) Sulteng hari ini melakukan unjuk rasa terkait kebijakan Grab Indonesia yang mengembalikan aturan lama di daerah Sulteng, salah satunya soal insentif.
“Kami meminta pihak Grab agar mengembalikan skema dan nilai insentif yang lama,” tuntutan mereka, yang dibacakan oleh Abd. Latif selaku Koordinator aksi, Selasa (12/8/2020), di depan kantor DPRD Prov. Sulteng.
Selain itu, massa aksi juga meminta, dan mendesak pihak Grab untuk menerapkan sistem keuntungan dari kedua belah pihak.
“Aturan Grab yang lama sangat merugikan kami di Sulteng, maka dari itu kami mitra Grab Sultenh meminta kepada DPRD Prov. Sulteng dapat menyampaikan/memfasilitasi aspirasi kami ke pusat, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan,” katanya lagi.
Mitra Grab atau massa meminta haknya dikembalikan seperti biasanya.
“Karena kita bukan budak yang bekerja dengan aturan yang merugikan kami. Kami sebagai mitra seperti diperas. Kami ini merupakan mitra Gran dan kami bukan karyawan Gran, oleh karena itu kami meminta agar tidak ada yang diintimidasi,” tandasnya.
Aspirasi atau tuntutan massa direspon oleh salah satu anggota dewan setempat, yakni oleh I Nyoman Slamet, dari PDIP. Slamet mengatakan bahwa aspirasi dari massa akan didukung dan akan diteruskan ke Komisi-komisi DPRD.
“Mendukung dan akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan dari aliansi mitra Grab bike Sulteng dan akan membicarakan dengan komisi terkait, berkaitan dengan tututan dan aspirasi saudara-saudara sekalian,” janjinya.
Selain anggota dewan, pihak dari Dinas Perhubungan pun memberikan respon terkait hal di atas. Dikatakan oleh Andi Ponulele, bahwa bahwa dari hasil rapat awal tahun kemarin untuk Grab dan Gojek telah terdaftar di Kominfo, dan keberadaan serta legalitas Gran dan Gojek di seluruh pelosok ini diakui.
Untuk permasalahan yang disampaikan pada hari ini, kemungkinan menurut dia hubungan yang kurang harmonis antara pelaku Grab dengan pihak perusahaan Grab.
“Dan kami dari Dinas Perhubungan siap untuk memfasilitasi untuk menukan titik terang antara kedua belah pihak,” kata dia.
Respon dari DPRD dan Dinas Perhubungan diwakilkan oleh 15 orang dari massa aksi. Setelah mendapatkan respon, massa pun bergerak ke kantor Pusat layanan Grab Cabang Palu.
(Verry/PARADE.ID)
