Banda Aceh (parade.id)- Aktivitas eksplorasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Mubadala Energy di wilayah lepas pantai Aceh membuka harapan baru bagi masa depan ekonomi daerah. Temuan cadangan gas yang sangat besar di kawasan South Andaman bukan hanya menjadi kabar baik bagi industri energi nasional, tetapi juga menghadirkan peluang besar bagi masyarakat Aceh untuk menikmati manfaat pembangunan yang lebih nyata dan berkelanjutan.
Hingga saat ini, Mubadala Energy telah mengumumkan dua penemuan gas besar melalui Sumur Layaran-1 dan Sumur Tangkulo-1. Sumur Layaran-1 diperkirakan memiliki potensi lebih dari 6 triliun kaki kubik (TCF) gas-in-place, sementara Tangkulo-1 menyimpan potensi lebih dari 2 TCF gas-in-place. Total potensi yang telah diumumkan secara resmi mencapai sedikitnya 8 TCF gas.
Sejumlah pengamat energi bahkan memperkirakan potensi keseluruhan kawasan Andaman dapat menembus angka 10 TCF atau lebih setelah seluruh proses eksplorasi dan appraisal rampung dilakukan. Temuan ini menjadikan South Andaman sebagai salah satu penemuan gas terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir.
Nilai Ekonomi yang Luar Biasa
Dari sisi ekonomi, nilai potensi gas tersebut sangat signifikan. Dengan asumsi harga gas internasional berada pada kisaran rata-rata US$6–8 per MMBtu, potensi nilai ekonomi South Andaman diperkirakan dapat mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, atau setara ratusan triliun hingga lebih dari seribu triliun rupiah sepanjang umur produksi lapangan.
Presiden Prabowo Subianto sendiri sebelumnya telah menyoroti pentingnya temuan gas raksasa di kawasan Andaman sebagai salah satu aset energi strategis Indonesia ke depan. Sementara itu, SKK Migas menargetkan proyek South Andaman dapat memasuki tahap produksi pada kisaran tahun 2028–2029.
SDM dan Pengusaha Lokal Harus Diprioritaskan
Meski optimisme tinggi, sejumlah kalangan mengingatkan agar manfaat dari kekayaan alam tersebut benar-benar menyentuh masyarakat Aceh. Sekretaris Umum HMI Badko Aceh, Muhammad Fadli, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu memastikan putra-putri Aceh mendapat kesempatan yang luas untuk bekerja di sektor energi tersebut.
“Mulai dari tenaga teknis, operator, staf administrasi, hingga posisi profesional harus dipersiapkan melalui pelatihan dan pendidikan vokasi yang terarah. Jangan sampai ketika industri berkembang pesat, masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” ujarnya.
Fadli juga mendorong agar keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai pasok industri migas diperluas. Sektor transportasi, logistik, katering, konstruksi, hingga keamanan disebut sebagai peluang nyata bagi pelaku usaha daerah.
Dana Abadi dan Infrastruktur untuk Generasi Mendatang
Dalam jangka panjang, Pemerintah Aceh dinilai perlu segera memikirkan pembentukan Dana Abadi Aceh dari sektor migas. Sebagian pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam dapat dialokasikan untuk investasi di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh satu generasi.
Pembangunan infrastruktur turut menjadi sorotan. Kehadiran industri energi berskala besar diyakini akan mendorong pembangunan jalan, pelabuhan, fasilitas logistik, jaringan listrik, dan telekomunikasi yang pada akhirnya juga menggerakkan ekonomi masyarakat luas.
Dorong Hilirisasi, Ciptakan Efek Domino
Pemerintah Aceh juga didesak untuk memperjuangkan peningkatan porsi hilirisasi gas di dalam daerah. Dengan ketersediaan gas yang melimpah, Aceh dinilai memiliki peluang untuk membangun kawasan industri berbasis energi yang menghasilkan produk bernilai tinggi sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Fadli menyebut KEK Arun sebagai lokasi yang sudah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan tersebut. Namun, ia menekankan perlunya perhatian langsung dari Presiden Prabowo agar proses operasional Mubadala dapat dilakukan secara onshore demi memaksimalkan dampak ekonomi bagi daerah.
Ukuran Keberhasilan yang Sesungguhnya
Fadli menegaskan, keberhasilan kehadiran Mubadala di Aceh tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi atau volume produksi gas.
“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika angka kemiskinan menurun, lapangan pekerjaan bertambah, pendidikan semakin maju, pengusaha lokal berkembang, dan kesejahteraan masyarakat Aceh meningkat secara nyata,” tegasnya.
“Gas Aceh harus menjadi milik rakyat Aceh, dikelola untuk kepentingan rakyat Aceh, dan diwariskan sebagai fondasi kemajuan Aceh bagi generasi yang akan datang,” pungkasnya.*
