Jakarta (PARADE.ID)- Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya bersikap terkait sertifikasi para dai atau mubalig yang direncanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag). MUI, kata Wakil Sekjen Ustaz Tengku Zulkarnain dengan tegas menolak rencana itu.
“Sebagaimana direncanakan oleh Kementerian Agama itu telah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman dan kekhawatiran akan adanya intervensi Pemerintah pada aspek keagamaan yang dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan keagamaan,” demikian kata beliau, kemarin.
MUI, kata beliau, sesungguhnya mengaku bisa memahami pentingnya program peningkatan kompetensi (upgrading) para dai atau mubalig sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan terhadap materi dakwah/tablig, terutama materi keagamaan kontemporer seperti ekonomi syariah, bahan produk halal, wawasan kebangsaan, dan sebagainya.
“Namun program tersebut seyogyanya diserahkan sepenuhnya kepada ormas/kelembagaan Islam temasuk MUI dan pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk itu,” lanjut sikap MUI.
Selain itu, MUI juga mengingatkan kepada siapa pun agar tidak mudah mengaitkan masalah radikalisme dengan ulama, dai/mubalig dan hafiz, serta tampilan fisik (performance) mereka. Juga termasuk yang lantang menyuarakan amar makruf nahi munkar bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.
(Robi/PARADE.ID)
