Omnibus Law Jauh dari Kepentingan Rakyat

Jakarta (PARADE.ID)- RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan DPR mendapat banyak kecaman karena memuat substansi pengaturan yang jauh dari kepentingan rakyat. Setidaknya ada beberapa poin yang melatar belakangi hal tersebut.

Omnibus Law ini terlalu banyak memberikan kewenangan pada Peraturan Pemerintah dan Perpres. Otomatis sulit untuk dikontrol dalam keadaan partai oposisi saat ini mintoritas di DPR.

Related posts

Pembagian Peran yang Jelas di Dalam Sistem Transportasi Nasional Perkeretaapian sesuai UU

2024-12-30

Kekuatan Gerakan Lapangan adalah Kunci Kemenangan

2024-11-30

Padahal #KamiOposisi diperlukan sebagai kontrol kebijakan. Jika tidak, kekuasaan pemerintah cenderung akan menyimpang.

Kemudian Omnibus Law ini juga sangat sentralistik karena banyak kewenangan diambil Pemerintah Pusat. Kekuasaan yang sentralistik dalam konteks berdemokrasi amat bertentangan dengan semangat reformasi yang memperjuangkan otonomi daerah.

Negara sebesar Indonesia memerlukan peran daerah melalui pendekatan sentralisasi yang menghendaki kebijakan bottom-up.

Padahal sentralisasi dalam investasi tidak selamanya baik. Pemda perlu diberikan regulasi agar daerah dapat berinovasi dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan daerah. Msh banyak masalah fundamental yang harus diselesaikan lebih dulu,seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, pungli dll.

RUU ‘Sapu Jagat’ ini juga amat pro kepada pengusaha & kurang melindungi pekerja kita. Atas nama investasi, izin amdal diperlonggar, izin lingkungan dihapus, dan tanggung jawab pengawasan lingkungan tidak dijabarkan dengan jelas. Di sisi lain, hak-hak pekerja terabaikan.

Kita dapat melihat pertimbangan dibuatnya regulasi ini lebih mengedepankan aspek keinginan kelompok pengusaha, dibandingkan memenuhi harapan & kepentingan rakyat banyak. Sebuah norma hukum publik seharusnya dirumuskan secara hati-hati dan melihat berbagai macam aspek kepentingan rakyat.

Betul ada opsi membatalkan UU ini melalui Perppu/Judicial Review di MK. Tapi  alangkah baiknya jika ke depan, Pemerintah dan DPR harus sudah matang, mendalam, dn hati-hati ketika mengajukan RUU. Karena sebuah RUU dalam sebuah negara bisa berdampak luas ke kehidupan seluruh rakyat.

Terakhir, Omnibus Lawini jelas gagal melindungi pekerja kita dan banyak melanggar asas keadilan. Sudah sepatutnya para pemimpin bangsa dan elemen masyarakat berjuang untuk menolaknya. PKS insya Allah terus konsisten dan istiqomah bersama rakyat. #PKSTolakOmnibusLaw

*Politisi PKS, Mardani Ali Sera