Jakarta (PARADE.ID)- Politisi Gelora, Fahri Hamzah menyatakan bahwa istilah oposisi tidak dikenal dalam presidensialisme, termasuk dalam UUD 1945 kita. Sebenarnya, kata dia, oposisi itu adalah istilah parlementer.
“Tapi fungsi oposisi kita sebenarnya ada di legislatif tersebut. Maka, merdekakan mereka dari kungkungan #DaulatParpol dan kembalikan #DaulatRakyat!” katanya, kemarin.
Jadi, kata dia, tak perlu teriak oposisi, kecuali bisa cukup membuktikan bahwa suara mereka memang merdeka ke hadapan publik. Sebab ia melihat saat ini DPR RI kita kebanyakan satu suara tanpa perbedaan yang nyata.
“Banyak kesalahan memahami oposisi dalam tradisi presidensial. oposisi presidensial bermuara pada oposisi kongresional atau lembaga perwakilan,” katanya.
Menurut dia pun banyak partai yang tidak tahu cara oposisi dalam presidensiil. Bicara “kami oposisi” tapi faktanya parlemen kita sepi dari orang cerewet.
Kalau DPR sepi artinya, kata dia, sesungguhnya oposisi sudah tidak ada. Hanya dengan mengembalikan daulat rakyat maka oposisi tegak.
Jika seorang anggota DPR ebih taat kepada kabinet apa pum posisi partainya, kata dia, maka dia tidak paham makna kongresional. Tapi seorang anggota DPR yang partainya di luar kabinet, dan tetap diam lebih sulit dimengerti lagi.
“Apa guna inunitas dan kekebalan hukum? Ini kritik saya kepada partai yang gak diundang ke istana kemarin. Mereka sibuk dengan branding “berada di luar istana dan kabinet” tapi gak paham bagaimana membangun pandangan alternatif dengan menggunakan kekebalan legislatif atau @DPR_RI . Mereka sama saja sebenarnya,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
Fahri mengajak parpol yang mengaku oposisi untuk mengaktifkan semua anggotanya di parlemen. Minta mereka “menggonggoong” lebih keras hingga suara rakyat yang tak terdengar menjadi nyaring terdengar.
“Jewerlah” eksekutif di seluruh lini dan jangan bersekongkol dengan mereka. Diam kalian adalah sekongkol, kata Fahri.
“Peran pengawasan dan oposisi tidak bisa diserahkan kepada masyarakat sipil atau pun partai baru. Rakyat pada dasarnya tidak bebas, terbukti sekarang. Tapi suara rakyat di @DPR_RI sangat berarti dan dahsyat. Inilah yg harusnya kita fungsikan. Jangan malah sibuk pencitraan.”
(Sur/PARADE.ID)
