Jakarta (PARADE.ID)- Pakar hukum Hamdan Zoelva mengatakan bahwa Front Pembela Islam (FPI) bukan Ormas terlarang seperti (Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum dan dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan lambang atau simbol FPI.
“Membaca dgn seksama keputusan pemerintah mengenai FPI, pada intinya menyatakan Ormas FPI secara de jure bubar karena sdh tdk terdaftar. Melarang untuk melakukan kegiatan dengan mengganakan simbol atau atribut FPI, dan Pemerintah akan menghentikan jika FPI melakukan kegiatan,” katanya, Ahad (3/1/2021), di akun Twitter-nya.
Menurutnya, tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI, karenanya siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana.
“Sekali lagi objek larangan adalah kegiatan yg menggunakan simbol atau atributbl FPI oleh FPI.”
Hal itu berbeda dengan PKI, yang merupakan partai terlarang. Dan menurut UU 27/1999 (Pasal 107a KUHPidana) menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme, adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipadana.
(Rgs/PARADE.ID)
