Jakarta (parade.id)- Sejumlah mahasiswa memberikan pandangan ketika menyaksikan bersama Debat Ketiga Calon Presiden (Capres) Pemilu 2024, kemarin, Ahad (7/1/2024), yang diselenggarakan KPU. Mereka adalah Menteri Luar Negeri Unkris Gema Marbun, Presama Jayabaya Ridho Ramdhani, Mantan Ketua DPM Unindra Usman Ohoiwuy, Koordinator Pusat BEM Nus Muksin Mahu, dan Koordinator Daerah BEM Nus DKI Jakarta Pier Lailossa.
Masing-masing kemudian memberikan pandangan untuk merespons apa yang disampaikan masing-masing Capres dengan tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasiona, Globalisasi, Geopolitik dan Politik Luar Negeri itu.
Berikut pandangan mereka masing-masing:
Menteri Luar Negeri Unkris Gema Marbun:
Tema debat hari ini seharusnya adalah makanan sehari-hari Prabowo sebagai Menhan. Tapi jangan lupa, di balik 01 dan 03 juga pasti ada jenderal di belakangnya. Misalnya dari pihak Ganjar itu wakil TPN-nya Andika Perkasa. Pastikan ada bisikan-bisikan mengenai kekurangan Menhan.
Yang menarik dari sesi tadi adalah selain substansi dan gagasan, seperti biasa Pak Anies dan Pak Prabowo ini saling serang personal, seperti mengungkit luka lama. Sedangkan paslon 01 dan 03 itu berkesimbangun mengenai masalah siber.
Itu yang luput dari 02, karena memang banyak sekali kasus yang menyatakan bahwa sistem keamanan di Indonesia itu di bawah standar. Menurut saya itu yang harusnya jadi concern penting untuk dibahas.
Tadi 02 menyatakan bahwa untuk menghindari intervensi utang luar negeri itu dengan menggunakan hilirisasi. Saya sepakat dengan yang disampaikan Presma Jayabaya.
Pertanyaannya hilirisasinya mutlak atau tetap menggunakan perusahaan asing?
Presama Jayabaya Ridho Ramdhani:
Sikap pemimpin itu sangat menentukan arah negara karena kondisi geopolitik sekarang itu sangat tidak pasti, sehingga yang sangat ingin saya dengar itu Indonesia mau ke arah yang mana?
Menurut saya di sini Pak Prabowo luput bahwa keadaan internasional sekarang dipenuhi oleh eskalasi konflik militer sehingga sudah saatnya Indonesia memihak sisi.
Belum lagi konflik Natuna dan laut China Selatan apakah kita akan ke China atau Amerika?
Kemudian juga Pak Prabowo menafsirkan imperialisme sebagai bentuk agresi militer padahal kondisi sekarang berada di neo imperialism, ada banyak sekali ratifikasi oleh parlemen kita dalam kesepakatan ekonomi yang sangat tidak berpihak pada masyarakat.
Jadi menurut saya Pak Prabowo harus berubah definisi imperialisme, karena kita tidak butuh imperialisme zaman dulu, yang jaman sekarang yang kita bicarakan.
Pak Prabowo tadi menyampaikan bahwa utang kita turun, dont worry be happy lah, jangan khawatir.
Ini saya kasih tahu, apa yang perlu dikhawatirkan, ada hal yang kurang dari hilirisasi yang dikatakan Prabowo, yaitu hilirisasi mutlak, di mana itu betul-betul dikuasi negara.
Kalau beliau memang benar-benar berpegang teguh pada ideologinya berarti harus ada nasionalisme industri oleh negara.
Yang harus kita ketahui adalah permonopolian dari biji mentah ke biji jadi itu dikuasi oleh China. Kita harus mengetahui bahwa sebuah negara tidak dibebani oleh uutang ekonomi juga kontra politik yang menyusahkan warga negara.
Ketika menyinggung mengenai alutsista, perlu kita ketahui Kemenhan itu adalah kementerian dengan anggaran tertinggi kedua, yang pertama itu PUPR. Yang saya sesalkan adalah ketiga paslon ini tidak memberi solusi alternative.
Mantan Ketua DPM Unindra Usman Ohoiwuy:
Pak Prabowo tadi menyampaikan bahwa Indonesia harus melanjutkan politik non blok, justru menurut saya itu yang tidak kita inginkan.
Menurut saya cyber security itu memang harus dibahas lebih lanjut karena perang hari ini banyak informasi yang diambil dari sana.
Kemudian mengenai Hubungan Internasional tadi Pak Prabowo menekankan bahwa ekonomi itu yang terpenting kalo bicara Internasional.
Saya sedikit merivisi Pak Prabowo bahwa Indonesia ketika hadir di rapat Internasional itu bukan semata-mata hanya membahas mengenai keuntungan saja tapi kita juga harus terlibat dalam menyelesaikan masalah bangsa-bangsa.
Kemudian ketika bicara Selatan, saya setuju dengan Pak Anies bahwa kita jangan hanya menjadi followers di pertemuan internasional, kita harus menjadi pemimpin.
Tadi Pak Prabowo menyatakan kita harus menjadi tauladan tapi dibantah lagi oleh beliau sendiri bahwa kita jangan omon-omon aja, tapi juga bekerja.
Koordinator Pusat BEM Nus Muksin Mahu:
Mahasiswa harus bisa konsisten mengadakan diskusi, yang dalam hal ini konteksnya meresponi gagasan-gagasan capres.
Beda pilihan adalah hal yang wajar akan tetapi jangan sampai mempengaruhi kita untuk subjektif melihat suatu masalah.
Diskusi, konsolidasi hingga aksi harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk pengawalan hal-hal ideal.
Menciptakan demokrasi yang sehat juga merupakan tanggungjawab kita kaum muda. Dan ada hal menarik yang patut kita soroti juga seperti pertemuan jokowi dengan prabowo, karena terlepas dari tugas negara, pertemuan seperti demikian di tengah situasi politik sekarang pastinya memunculkan banyak persepsi walaupun memang hal tersebut adalah hal yang wajar dalam menjalankan tugas sebagai presiden dan menteri.
Koordinator Daerah BEM Nus DKI Jakarta Pier Lailossa:
Wadah diskusi ini kami inisiasikan sebagai laboratorium akademik untuk mendiskusikan berbagai gagasan yang ditawarkan para calon pemimpin negara kita ke depannya.
Melihat keseluruhan perdebatan antar capres ini sangat disayangkan ada beberapa hal yang harusnya tidak perlu menjadi bahan konsumsi publik seperti serang menyerang di luar konteks gagasan.
Anis dan Ganjar yang hadir dengan gagasan mereka seperti menjadikan hubungan internasional sebagai wadah pengenalan berbagai keunggulan Indonesia maupun upaya peningkatan ekonomi serta kritikan terhadap belanja alusista bekas pun bisa ditangkap sebagai wujud ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa kebijakan pemerintahan sekarang akan tetapi realisasi yang lebih baik pun belum bisa kita jamin akan berjalan.
Sedangkan Prabowo yang hadir dengan gagasannya untuk memperkuat pertahanan negara serta mencoba mensejahterahkan nasib para prajurit, bagi kami bukan merupakan suatu hal yang istimewa karena hal itu sudah sepatutnya dilaksanakan.
Hal yang justru patut dipertanyakan ialah bagaimana pertanggungjawabannya terhadap masalah perbelanjaan alusista bekas yang bagi kami kurang tepat, masalah rohingya, masalah papua serta masalah natuna merupakan wujud dari ketidakmampuan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pertahanan negara yang kurang baik.
Belum lagi ditambah penunjukannya sebagai koordinator dalam proyek negara food estate yang pastinya memunculkan banyak tanda tanya di publik. []
