Jakarta (parade.id)- Mantan intel Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra, menyampaikan hasil investigasinya yang menguatkan dugaan keterlibatan “Pasar Pramuka Pojok” sebagai pusat pencetakan ijazah palsu, khususnya terkait isu ijazah Presiden Joko Widodo. Chandra meyakini bahwa pasar tersebut akan menjadi “saksi sejarah tumbangnya kejahatan Jokowi.”
Chandra memaparkan bahwa acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh seseorang bernama Paiman di Pasar Pramuka Pojok telah “membuka kotak Pandora kejahatan Paiman dan kawan-kawannya.” Dari foto-foto yang diambil di lokasi tersebut, terlihat adanya orang-orang yang ahli dalam memalsukan tanda tangan dan dokumen lainnya. “Nama-nama sudah ada di Mas Roy dan di Sentana,” ujarnya, Senin (14/7/2025).
![[Siaran Pers] WALHI Aceh: Jangan Berhenti di Maklumat, Saatnya Negara Bertindak Membongkar Jaringan PETI hingga ke Pemodal](https://parade.id/wp-content/uploads/2026/07/a007117e-2066-444a-83de-d315c5a287dc-120x86.jpeg)
Lebih lanjut, Chandra mengungkapkan bahwa hasil investigasi dan verifikasi silang menemukan pengakuan dari seorang perempuan yang menyatakan bahwa Paiman adalah otak di balik pencetakan ijazah palsu, meskipun Paiman sendiri bukan ahlinya.
“Oleh karenanya kenapa polisi takut untuk menyentuh Pasar Pramuka? Karena di situlah akan terbongkar bahwa terjadi sebuah kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi,” kata Chandra, mempertanyakan keengganan aparat penegak hukum untuk menyelidiki lokasi tersebut.
Selain tudingan pembohong, Sri Radjasa Chandra juga melayangkan tuduhan serius terhadap Joko Widodo sebagai pengkhianat. Tuduhan ini terkait dengan isu Papua. Ia mengklaim bahwa pada Agustus 2014, berdasarkan pengakuan seorang tokoh adat di Papua Barat, Joko Widodo berkunjung ke Brisbane dan bertemu dengan salah seorang profesor.
“Jokowi berkunjung ke Brisbane dan bertemu dengan…. Saya tahu orang ini, saya tahu persis, menyerahkan dokumen referendum Papua Barat,” ungkap Chandra. Ia menyebut profesor tersebut sebagai penasihat internasional untuk Fretilin dan juga gerakan separatis seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka).
“Setelah itu terjadi peningkatan eskalasi gerakan OPM. Ini adalah manuver Jokowi dengan menggunakan Profesor….” tambahnya.
Dalam konteks kriminalisasi terhadap para pihak yang menyuarakan kebenaran, Chandra memberikan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika Prabowo mendiamkan masalah ini, ia juga dianggap akan ikut berkhianat terhadap Republik.
“Jika Prabowo melakukan pendiaman terhadap masalah ini, Prabowo juga ikut berkhianat terhadap republik ini,” tegasnya.
Chandra menutup pernyataannya dengan mengutip sebuah pengamatan tentang Joko Widodo: “Bapak (Prabowo) harus ingat ketika Pak Jokowi ngomong depan publik kemudian publik percaya, dia bingung karena dia sendiri enggak percaya sama omongannya.”***
