Banda Aceh (PARADE.ID)- Pemerintah Aceh menyatakan akan memperketat kembali pengamanan di pintu perbatasan Aceh-Sumatera Utara, seiring adanya lonjakan angka kasus positif COVID-19 di provinsi setempat dalam beberapa hari terakhir.
“Ada empat pintu masuk yang akan menjadi titik pengamanan yang meliputi Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Kota Subulussalam dan Aceh Singkil,” kata Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Jakarta, Selasa.
![[Siaran Pers] Delapan Bulan Bencana Ekologis Sumatera, Pemulihan Korban Masih Terbengkalai](https://parade.id/wp-content/uploads/2026/08/f96f4a96-1fe3-40ee-95f2-71ad1a0e635a-120x86.jpeg)
Ia menjelaskan pihaknya sudah sepakat dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan pemangku kepentingan lainnya untuk keluar sebentar dari zona nyaman, menyusul peningkatan kasus yang diakibatkan oleh transmisi dari daerah merah.
Menurut dia Pemerintah Aceh juga akan mengkaji aspek hukum serta aspek sosial ekonomi dalam kebijakan yang akan diambil tersebut nantinya.
Ia mengatakan setelah berkoordinasi dengan Forkopimda, skema penyekatan tersebut paling sangat efektif untuk mengantisipasi naiknya grafik positif COVID-19 di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
“Kita juga akan tanyakan ke pemangku kepentingan lainnya terlebih dahulu, sehingga keputusan ini tidak terburu-buru. Kita dalam satu atau dua hari ke depan juga akan menyusun skemanya, sehingga penyekatannya nanti ada yang ketat, sedang dan relatif soft (ringan), tergantung daerah,” kata Nova.
Ia mengatakan Aceh sudah memiliki pengalaman dalam hal pengamanan di perbatasan Aceh-Sumatera yang dilakukan selama bulan puasa Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri.
“Masyarakat sudah terbiasa dengan protokol filter di perbatasan seperti pemeriksaan surat-menyurat, pengecekan suhu tubuh, pakai masker dan cuci tangan. Kebiasaan tersebut sudah dilakukan masyarakat sebulan lebih waktu itu, sehingga penyekatan ini tidak menjadi sebuah masalah baru,” katanya.
Pemerintah Aceh juga akan menjaring aspirasi masyarakat, untuk mengetahui sistem penyekatan yang dibutuhkan dan diterapkan. “Simulasi itu sedang kita coba dan kerja sama dengan TNI/Polri, serta pemangku kepentingan lainya. Saya lebih melihat penyekatan ini merupakan kebutuhan dan permintaan dari bawah sebenarnya,” katanya.
Ia berharap semua pemangku kepentingan, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mendukung program Pemerintah dalam mengantisipasi COVID-19, karena keberhasilan tidak mungkin terjadi tanpa dukungan semua pihak.
Nova menambahkan Pemerintah Aceh juga tetap konsisten untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mengatasi pencegahan COVID-19 di provinsi ujung paling barat Indonesia itu dengan ikut melibatkan semua pihak termasuk tokoh agama.
(Antara/PARADE.ID)
![[Siaran Pers] WALHI Aceh: Jangan Berhenti di Maklumat, Saatnya Negara Bertindak Membongkar Jaringan PETI hingga ke Pemodal](https://parade.id/wp-content/uploads/2026/07/a007117e-2066-444a-83de-d315c5a287dc-120x86.jpeg)
