Jakarta (PARADE.ID)- Pemerintah berkomitmen mengimplementasikan secara nyata pemulihan dan perlindungan mangrove dengan merehabilitasi mangrove tahun ini sampai dengan 2024 mendatang seluas 620 ribu hektar. Tahun lalu sudah dilakukan rehabilitasi seluas 17 ribu hektar.
Rehabilitasi mangrove untuk tahun 2021 seluas 124 ribu hektar (20%), tahun 2022 seluas 155 ribu hektar (25%), tahun 2023 seluas 155 ribu hektar (25%), dan tahun 2024 seluas 187 ribu hektar (30%).
Hal itu disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Mangrove Nasional, yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) secara virtual.
“Belajar dari pengalaman sebelumnya, kita plot target sekian biasanya di lapangannya akan bertambah,” terang Menteri Siti yang diunggah di akun Instagram (IG) pribadinya @siti.nurbayabakar, Selasa (12/1/2021).
Untuk mencapai target tersebut, lanjutnya, perlu penguatan koordinasi kelembagaan baik di tingkat nasional, maupun antar-strata pemerintahan. “Selain itu diperlukan perluasan aspek anggaran melalui kerjasama internasional,” jelasnya.
Menurut Menteri Siti upaya percepatan implementasi juga sudah dilakukan pemerintah, di antaranya melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Adapun mandat percepatan implementasi rehabilitasi mangrove kepada BRGM di 9 Provinsi seluas 600 ribu hektar yaitu Sumut, Riau, Kepri, Babel, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Papua, dan Papua Barat.
“Target 600 ribu hektar tersebut merupakan target nasional. Bukan berarti seluruhnya dilakukan oleh BRGM, tapi bersama dengan KLHK, KKP, juga pemegang izin tambang kita wajibkan untuk melakukan rehabilitasi mangrove, serta CSR dunia usaha,” jelasnya.
Upaya lain yang dilakukan melalui riset dan kajian terapan, serta pembangunan persemaian modern dan World Mangrove Center.
“Selanjutnya, perlu dilakukan review semua kebijakan terkait mangrove atau dapat mengkaitkan mangrove seperti kebijakan pemukiman dan kebijakan industri termasuk dana desa,” terangnya lagi.
Kata Menteri Siti, sudah harus dimulai mengatur tentang regulasi teknis tentang mangrove. “Termasuk aspek-aspek lain juga harus kita ajak untuk menata mangrove, dan memperbarui One Map Mangrove Nasional,” pungkasnya.
(Adji Kembara/PARADE.ID)
