Jakarta (parade.id)- Penanggung Jawab Aksi Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Makbullah Fauzi atau Buya Fauzi menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pengecut. Buya menyebut DPR pengecut karena dianggap tidak berani membentuk panita kerja (Panja) terkait kenaikan harga BBM subsidi baru-baru ini oleh pemerintah.
“Kami (KSPI) dan Gerakan Buruh Indonesia, bersama Partai Buruh mendesak DPR RI membentuk Panja kenaikan harga BBM serta menggunakan Hak Interpelasi dan Hak Angket demi menyelamatkan masa depan hidup dan kehidupan kaum buruh dan rakyat Indonesia di masa yang akan datang dari suramnya kebijakan, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada saat ini,” orasinya, saat aksi tolak kenaikan harga BBM, Selasa (6/9/2022), di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Buya lantas menyebutkan alasannya mengapa Partai Buruh dan segenap elemen buruh yang terafiliasi melakukan aksi di depan DPR.
“Karena di sini (DPR) adalah tempat berkumpulnya para wakil rakyat yang wajib menyuarakan aspirasi dan mendahulukan suara rakyat sesuai amanat sebagai wakil rakyat,” kata dia.
Ia kemudian menyinggung soal kenaikan upah buruh. Ia mendesak soal upah, agar pemerintah menaikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun mendatang.
Ia mengancam, kalau tidak naik, massa buruh akan melumpuhkan daerah-daerah (kabupaten/kota).
“Aksi-aksinya akan dilaksanakan mulai tengah September ini hingga tiba waktunya Gubernur membuat SK Kenaikan UMK di seluruh Indonesia minimal15 persen pada akhir November 2022,” desaknya.
Buya juga menyinggung soal penolakannya terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. Adanya itu, upah buruh kata dia seperti melegalkan kenaikan buruh di Indonesia. Diabaikan oleh pemerintah.
Aksi dihadiri Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal. Selain Iqbal, tampak hadir Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz. Aksi berjalan lancar dan damai. Massa aksi telah membubarkan diri.
(Rob/parade.id)
