Jakarta (parade.id)- Peneliti sejarah Ita Fatia Nadia menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah bukan sekadar membangun identitas kebangsaan, melainkan tindakan politik terencana untuk menciptakan identitas baru sesuai cita-cita penguasa.
“Penulisan sejarah baru akan menghilangkan suara korban peristiwa ’65, Aceh, Papua, Timor Timur, dan kekerasan lainnya. Bahkan perkosaan Mei ’98 dianggap sebagai rumor,” kritik Nadia, dalam “Konferensi Pers Refleksi 80 Tahun Kemerdekaan RI”, Kamis (14/8/2025), di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.
![[Siaran Pers] WALHI Aceh: Jangan Berhenti di Maklumat, Saatnya Negara Bertindak Membongkar Jaringan PETI hingga ke Pemodal](https://parade.id/wp-content/uploads/2026/07/a007117e-2066-444a-83de-d315c5a287dc-120x86.jpeg)
Menurutnya, trauma sosial yang mendalam menjadi memori kolektif bangsa yang hidup dalam setiap warga negara.
“Memori kolektif dari suara korban mempunyai hak untuk didengar karena bagian dari perjalanan sejarah bangsa,” tegasnya.
Nadia mendesak agar pelanggaran HAM masa lalu menjadi bagian penting dalam penulisan sejarah baru Indonesia, bukan malah dihapus atau diminimalkan.*
