Jakarta (parade.id)- Diskusi publik dan bedah buku Diplomasi Sengketa Empat Pulau karya Murizal Hamzah dan Fikar W. Eda di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (18/5/2026), menegaskan pentingnya akurasi data wilayah. Pengelolaan arsip data yang baik dinilai menjadi langkah krusial untuk mencegah konflik batas daerah di masa depan.
Buku yang dibedah tersebut mendokumentasikan sengketa empat pulau, Mangkir Ketek, Mangkir Gadang, Lipan, dan Panjang, antara Aceh dan Sumatera Utara yang sempat mencuat pada Mei-Juni 2025. Konflik administratif ini akhirnya tuntas setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Aceh pada 17 Juni 2025.
Menurut penulisnya, Murizal Hamzah, sengketa ini berakar dari kesalahan administrasi pada tahun 2008 yang membuat keempat pulau tercatat masuk ke wilayah Sumatera Utara. Padahal, pada masa Orde Baru, status wilayah ini sudah diselesaikan secara damai oleh Gubernur Aceh Prof. Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar. Pemerintah Aceh sendiri konsisten memperjuangkan wilayah tersebut dengan membangun infrastruktur seperti dermaga dan musala.
“Empat pulau ini masuk ke Sumut bukan pada 2025. Pada 2022 Mendagri Tito Karnavian sudah membahasnya di Banda Aceh tanpa gaduh. Baru pada 2025 menjadi ramai,” ujar Murizal.
Dari sisi sosial, tokoh masyarakat Singkil, Fajri Alihar, menegaskan tidak pernah ada konflik di tingkat tapak. Secara geografis dan historis, keempat pulau kosong tersebut merupakan bagian dari Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, dan turun-temurun dimanfaatkan warga Desa Gosong Telaga untuk berkebun serta beternak. Fajri pun mendorong agar pulau-pulau berpotensi wisata alam ini segera diberdayakan, bukan sekadar dipertahankan secara administratif.
Apresiasi terhadap buku ini juga datang dari berbagai tokoh. Pengacara nasional Kamal J. Farza menyebut karya ini sebagai dokumentasi lengkap yang membuka tabir kekacauan arsip negara dan dinamika hubungan pusat-daerah. Sementara itu, Ketua Taman Iskandar Muda, Ir. Muslim Armas, mengusulkan skema pengelolaan pulau melibatkan pihak ketiga demi mengoptimalkan potensinya.
Acara yang diinisiasi oleh Komunitas Desember Kopi Gayo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Jakarta, serta PDS HB Jassin ini diawali dengan pembacaan puisi bertema pulau oleh empat penyair perempuan: D. Keumlawati, Fatin Hamama, Devie Matahari, dan Helvy Tiana Rosa.
Sejumlah tokoh nasional dan Aceh tampak hadir dalam kegiatan ini. Meski demikian, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA serta narasumber kementerian lainnya batal hadir karena harus memediasi sengketa batas wilayah di tempat lain, sebuah realitas yang semakin mempertegas pesan utama diskusi ini tentang pentingnya tertib data wilayah.
