Jakarta (PARADE.ID)- Politisi PKS Mardani Ali Sera masih menyoal pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawancara kebangsaan (TWK). Dalam hal ini, kata Mardani, Presiden sebenarnya memiliki peran besar agar 75 orang yang tidak lolos TWK tetap bisa jadi pegawai KPK.
“Penting utk memulihkan nama baik & memastikan mereka punya kesempatan melaksanakan amanah reformasi dlm memberantas korupsi. Tidakkah janggal melihat pertanyaan tes tdk ada hubungannya dgn pemberantasan korupsi?”
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
Berikut dugaan pertanyaan TWK tersebut, dikutip cnnindonesia.com:
“Semua orang China sama saja. (Setuju/tidak)”
“Kenapa umur di atas 30 tahun belum menikah?”
“Kalau kamu jadi isteri kedua saya gimana?”
“Kalau pacaran ngapain aja?”
“Pilih Pancasila atau Alquran?”
“Mau lepas kerudung, enggak?”
“Mau terima donor darah dari agama lain atau tidak?”
“Ngucapin hari raya ke umat agama lain atau tidak?”
“Guru ngajinya siapa?”
“Kalau agama alirannya apa?”
“Kamu kalau salat pakai qunut, enggak?”
“Kamu kalau ikut pengajian aliran apa?”
Mengetahui hal itu, Mardani mengaku miris jika melihat labelling merah yang dialamatkan ke pegawai-pegawai yang tidak lolos TWK. Mereka yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun tetapi hanya dinilai dalam 3 jam.
Sementara koruptor masih dibina dan diberikan penyuluhan anti korupsi jika melihat program penyuluhan bagi napi koruptor.
“Belum lg terkait siapa yg menjadi pewawancara pada saat tes TWK dilakukan? Krn menurut berbagai informasi, para pewawancara tsb tidak memperkenalkan diri saat memulai wawancara & beberapa pertanyaannya pun banyak yg kontroversial. Siapa yg bertanggung jawab?”
Presiden, menurut Mardani, mesti memiliki kemauan politik agar hal ini tidak berlarut-larut. Presiden Jokowi dimintanya untuk segera mengambil tindakan.
“Jangan biarkan energi bangsa terkuras untuk mengoreksi/merespon kebijakan seperti ini. Tp disaat yg sama korupsi kian masif.”
(Rgs/PARADE.ID)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-350x250.jpeg)
