Jakarta (PARADE.ID)- Politisi Demokrat, Benny K Harman mengatakan bahwa pikiran, perbuatan, dan cita-cita dari setiap pemimpin negara di semua tingkatan harus mengikuti dan menurut konstitusi. Jangan mengubah konstitusi agar sesuai dengan pikiran, tindakan, dan perbuatan kita.
Itulah, kata dia, hakikat negara berkonstitusi, negara hukum, konsensus kita bersama.
Dan menurut dia, penegasan pernyataan Jokowi soal wacana penundaan Pemilu belum terang benar untuk rakyat. Rakyat kata dia butuh sikap tegas Presiden Jokowi, apakah akan menerima atau menolak desakan Parpol-parpol agar Pemilu ditunda dan masa jabatannya diperpanjang hingga 2027.
“Tahukah bapak presiden bahwa permintaan2 itu inkonstitusional!?#Liberte!” cuitannya, Sabtu (5/3/2022).
Menurut dia, persoalan kita bukan tentang dilarang tidaknya wacana perpanjangan masa jabatan presiden dengan menunda Pemilu, melainkan tentang sikap tidak tegas presiden atas wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu.
“Presiden setuju atau tidak. Agar ada kepastian dan ketenangan.#RakyatMonitor.”
Benny merupakan di antara orang yang mengkritisi penundaan Pemilu 2024 ini. Tentu hal itu bertentangan dengan mereka yang mendukung penundaan Pemilu.
Atas hal itu, ia mengimbau kepada yang lain (menolak) agar hati-hati dengan ancaman psikis, karena ada kelompok yang menolak keras rencana perpanjangan masa jabatan presiden kemudian dicap kadrun, radikal, antipancasila, taliban, dan tidak bernalar.
“Itu ancaman psikis. Jangan pernah goyah dan menyerah membela konstitusi, membela NKRI, dan membela Pancasila.”
(Rob/PARADE.ID)