Jakarta (parade.id)- Seorang pelajar berusia 14 tahun bernama Arianto Tawakal tewas diduga akibat kekerasan yang dilakukan oknum anggota Brigade Mobil (Brimob) berinisial Bripda Masias Siahaya di Kota Tual, Maluku, pada Kamis, 19 Februari 2026. Korban diduga dipukul kepalanya menggunakan helm hingga terbentur aspal.
Atas peristiwa tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Street Lawyer mengeluarkan pernyataan sikap resmi pada 23 Februari 2026, mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk menjatuhkan sanksi tegas hingga pemecatan terhadap pelaku.
LBH Street Lawyer mendesak Kapolri mengambil tiga langkah konkret: menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Bripda Masias Siahaya apabila terbukti bersalah, menjalankan proses penegakan hukum pidana secara transparan dan akuntabel, serta memastikan peristiwa serupa tidak terulang melalui evaluasi sistem pertanggungjawaban internal kepolisian.
“Kami mendesak Kapolri untuk tidak ragu menjatuhkan PTDH kepada Bripda Masias Siahaya apabila terbukti bersalah. Ini bukan soal balas dendam, tapi soal keadilan bagi Arianto dan keluarganya,” ujar Sumadi Atmadja, kuasa hukum LBH Street Lawyer.
Menurut LBH Street Lawyer, Bripda Masias Siahaya diduga melanggar Pasal 468 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, tindakannya dinilai melanggar Pasal 17 huruf a Peraturan Polri (Perpolri) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yang mewajibkan setiap anggota Polri menghormati harkat dan martabat manusia. Atas pelanggaran tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi PTDH sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) huruf e Perpolri yang sama.
LBH Street Lawyer menegaskan bahwa tindakan yang menimpa Arianto merupakan bentuk eigenrichting atau main hakim sendiri yang dilakukan oleh aparat negara tanpa melalui proses hukum yang sah. Lembaga itu menekankan bahwa aparat dilarang menghakimi atau menganiaya seseorang yang sekadar diduga melakukan tindak pidana.
“Arianto bukan tersangka, bukan terdakwa, dan tidak sedang menjalani proses hukum apa pun. Tidak ada satu pun dasar hukum yang membenarkan aparat negara bertindak seperti itu,” tegas Sumadi Atmadja.
LBH Street Lawyer menyoroti bahwa insiden ini bukan yang pertama. Penghilangan nyawa warga sipil oleh aparat kepolisian disebut telah kerap terjadi, bertentangan langsung dengan amanat konstitusi yang memerintahkan kepolisian untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat — bukan menyalahgunakan kekuatan untuk menganiaya atau merampas nyawa.
“Ini bukan kasus pertama dan kami khawatir bukan yang terakhir. Selama tidak ada sanksi tegas, aparat yang menyalahgunakan kekuasaan tidak akan pernah jera,” kata Sumadi Atmadja.
LBH Street Lawyer menutup pernyataannya dengan seruan agar negara benar-benar hadir dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia serta penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap warga sipil.
“Kami berharap tidak ada lagi keluarga di Indonesia yang kehilangan anaknya di tangan orang yang seharusnya melindungi mereka,” ucap Sumadi Atmadja.
