Jakarta (parade.id)- Aksi Poros Buruh untuk Perubahan di KPU tolak Pilpres curang, Rabu (21/2/2024), diikuti oleh ratusan orang.
Mereka yang tergabung dalam Poros Buruh untuk Perubahan adalah kumpulan serikat dan atau organisasi buruh yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Hadir banyak pimpinan serikat dan atau organisasi buruh. Seperti Ketum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono, Ketum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92 Sunarti beserta Sekjen Ajat Sudrajat, dan Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Daeng Wahidin.
Ada pula Juru Bicara Timnas AMIN Refly Harun dan yang lainnya.
Nama-nama di atas bergiliran memberikan orasi politiknya di atas mobil komando.
Ketum SPM Djoko Heriyono misalnya, dalam orasi menegaskan bahwa aksi Poros Buruh untuk Perubahan ini adalah untuk berjuang. Berjuang karena ia merasa kita masih dijajah.
Sembari mengatakan itu, ia menyinggung kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 2024.
Menurut dia, kinerja KPU dalam Pemilu kali ini seperti maunya sendiri, termasuk soal penghitungan suara.
“Kalau begitu maunya, kita juga bisa sendiri-sendiri. Tapi kalau itu dilakukan, negara bisa bubar,” kata dia.
Djoko kemudian menyinggung adanya dugaan kecurangan dalam Pemilu, yang dimulai dari persiapan hingga pencoblosan.
“Kecurangan itu memang belum ada karena hitungan masih belum selesai. Tapi rasanya menunjukkan itu: curang,” kata dia.
Sementara itu, Ketum SBSI 92 Sunarti dalam orasinya mengimbau agar KPU tidak menutup diri atas kondisi yang ada sekarang. Kondisi yang menurut tidak sedang baik-baik saja usai pencoblosan.
Ia pun meminta agar KPU untuk tetap netral. Tidak berpihak.
“Mari sama-sama kita lawan ketidakadilan. Kita minta keadilan tetapi KPU malah menutup diri. Seolah tuli. Maka kita bersatu untuk melawan ketidakadilan ini,” seru Sunarti.
Selain kepada KPU yang diimbaunya netral, ia juga mengimbau agar TNI-Polri juga netral. Tidak berpihak.
“Jangan hanya sebatas ucapan di media. Sebab Anda adalah penjaga marwah bangsa dan negara ini. Apalagi kondisi ini sudah seperti menggadaikan bangsa dan negara kita,” serunya lagi.
“Itu ditunjukkan dengan adanya buruh WNA yang bekerja menggunakan bahasa asing,” ia menambahkan.
Juri Bicara Timnas AMIN Refly Harun hampir senada dengan Sunarti. KPU diminta tidak menutup diri.
Soal itu, Refly menegaskan terkait sistem IT KPU yang diduga ada upaya memenangkan caIon tertentu. Ia minta KPU untuk membuka diri.
“Maka algoritma itu harus dibuka. Audit forensik. Timnas juga sedang mengajukan ini ke Bawaslu. Ada dugaan pelanggaran administratif yang TSM,” orasinya.
Berbeda dengan orator lain, Presiden PPMI Daeng Wahidin dalam orasinya yang cukup menggelegar langsung mempertanyakan kinerja KPU yang dirasanya tidak jujur. Akibatnya, dalam penilaiannya, Pemilu 2024 rusak, ugal-ugalan, dan amburadul.
Bahkan menurut dia, Pemilu 2024 ini bukanlah Pemilu untuk rakyat, melainkan Pemilu untuk Presiden Jokowi, karena ada anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Ia lantas menduga pimpinan di daerah-daerah tertentu hingga RT/RW dijadikan timses oleh Jokowi.
“Maka itu kita harus bersama-sama makzulkan Jokowi demi tanggung jawab kita kepada konstitusi. Jokowi tidak lagi layak jadi presiden Indonesia,” tegasnya.
Daeng juga menyebut bahwa Jokowi telah merusak demokrasi Indonesia. Ia kembali mengulang bahwa Pemilu 2024 adalah Pemilunya Jokowi, bukan pemilu rakyat.
“Pemilu 2024 adalah pemilunya Jokowi. Keluarga dan teman-temannya Jokowi. Bukan pemilu rakyat. Maka kita minta Jokowi lengser. Dia merusak demokrasi,” kata Daeng.
(Rob/parade.id)
