Jakarta (parade.id)- Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersama-sama menyuarakan keadilan dan kesejahteraan. Sebab menurutnya kemerdekaan bangsa Indonesia diperjuangkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Namun faktanya hari ini yang terjadi adalah semakin besarnya ketimpangan sosial dan rakyat dimiskinkan dengan kebijakan upah murah yang tidak akan mampu mengejar daya beli. Jangan biarkan Pemerintah dan DPR selalu melindungi kepentingan pemodal atau investor!” demikian keterangannya kepada parade.id, kemarin.
Rakyat tidak boleh lelah untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan itu, kata Mirah.
“Jangan biarkan penguasa yang selalu mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat Indonesia!” katanya tegas.
Gerakan buruh bersama berbagai elemen masyarakat luas, lanjutnya, tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
“Berbagai tuntutan disuarakan dalam perjuangan yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh. Salah satu tuntutannya adalah agar Pemerintah membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, karena terbukti UU Cipta Kerja sangat merugikan buruh dan rakyat,” ungkapnya.
“Mudahnya pemutusan hubungan kerja (PHK), sistem upah murah yang menurunkan daya beli, sistem kerja outsourcing, kontrak dan magang yang semakin merugikan, adalah beberapa di antara dampak buruk dari Omnibus Law UU Cipta Kerja yang saat ini semakin dirasakan oleh pekerja!” sambungnya.
ASPEK Indonesia bersama KSPI kemarin melakukan aksi unjuk rasa di dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Mereka menyuarakan enam isu, atau tuntutan.
Di antaranya menuntut Omnibus Law UU Cipta Kerja dibatalkan. Menuntut dibatalkannya kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menuntut dinaikannya UMP/UMK buruh sebesar 13 persen tahun 2023. Menuntut reforma agraria. Menolak PHK dengan alasan resesi global dan menuntut agar RUU PRT disahkan.
(Rob/parade.id)
