Jakarta (parade.id)- Jumat, 10 Maret 2023, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) menggelar rembug bersama organisasi mahasiswa, di auditorium kampus A. Rembug bersama bertemakan “Degradasi Demokrasi di Tangan Oligarki”.
Ada dua soal yang disorot dalam rembug bersama itu. Pertama soal wacana penundaan Pemilu dan kedua soal Perppu Cipta Kerja (Ciptaker).
Ketua Kementerian Sosial dan Politik BEM UNUSIA Kabinet Adighana Prapti, Tegar, menyinggung dua hal di atas.
Ia mengimbau agar mahasiswa peka terhadap situasi tersebut di mana demokrasi saat ini menurutnya semakin hari semakin digerogoti para oligarki.
“Dari mulai UU Ciptaker yang berkamuflase menjadi Perppu Ciptaker sampai penundaan pemilu oleh PN Jaksel,” kata dia, kepada parade.id.
Study case-nya kata dia Perppu Cipta Kerja, yang ia sebut telah jelas melanggar konstitusi dan asas demokrasi.
“Karena dalam pembuatannya terburu-buru serta Perppu ini hanya berganti baju, dari UU Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat lalu diperbaiki menjadi Perppu,” ungkap Enggar, sapaan akrabnya.
Atas wacana penundaan Pemilu dan atau yang disebut dampak putusan PN Jakarta Selatan, dinilainya seperti ada campur tangan oligarki–dalam memainkan demokrasi di Indonesia.
“Konsolidasi elite oligarki semakin tak terbendung. Ini dibuktikan dengan munculnya penundaan Pemilu di mana PN Jakpus menguhukum KPU atas gugatan yang dilontarkan Partai Prima, sehingga hukuman itu adalah menunda sisa tahapan Pemilu,” kata dia.
Mahasiswa mesti kritis. Hal itu tampaknya diinginkan Presiden Mahasiswa (Presma) UNUSIA Aldi Hidayat.
Menurutnya hal itu diperlukan di ruang-ruang dialektika seperti ini (baca: rembug bersama) di kampus agar mahasiswa lebih perhatian terhadap situasi demokrasi Indonesia yang dinilainya kian memburuk.
“Berharap dengan adanya Rembug Mahasiswa ini menjadi suatu kendaraan intelektual yang mengembalikan lagi marwah mahasiswa sebagai agent of change bagi masyarakat Indonesia umumnya dan bagi para mahasiswa UNUSIA khususnya, dengan ikut andil dalam mengkritisi kebijakan publik–sudah semestinya mahasiswa harus selalu perhatian terhadap situasi nasional Indonesia ini,” ajaknya.
Untuk itu, Aldi memberikan intruksi kepada para pengurus BEM untuk menggelar konsolidasi teknis lapangan di tanggal 13 Maret secara terbuka–utuk ikut andil dalam aksi masa di tanggal 14 Maret–berbarengan dengan sidang terakhir Perppu Cipta Kerja di DPR RI.
Perlu diketahui, acara rembug bersama ini merupakan kegiatan dari Kementrian Sosial dan Politik BEM UNUSIA Kabinet Adighana Prapti.
Acara ini dihadiri para delegasi dari setiap Himpunan Mahasiswa Jurusan serta seluruh elemen mahasiswa yang ada di UNUSIA.
(Verry/parade.id)
