Jakarta (parade.id)- Ekonom Prof Ferry Latuhihin menilai respons pemerintah terhadap Morgan Stanley Capital International (MSCI) terlalu berlebihan dan justru memicu pelarian modal asing. Penilaian itu ia sampaikan lewat kanal YouTube-nya yang diunggah Senin (26/10/2026).
Menurut Ferry, tekanan di pasar keuangan saat ini tidak semata-mata disebabkan MSCI, tetapi juga reaksi pemerintah. Saat ia merekam podcast, kurs dolar AS menembus Rp18.127 dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi di bawah level 5.400.
“Bukan cuma gara-gara MSCI, tapi respons pemerintah terhadap MSCI itu sangat berlebihan sehingga membuat dolar hari ini terbang ke atas 18.127 dan IHSG mengalami koreksi, jatuh lagi ke bawah 5.400,” ujar Ferry.
Yield SBN Melonjak, Asing Disebut Kabur
Ferry menyebut lonjakan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) sebagai tanda asing mulai keluar. Yield SBN naik ke 7,4 persen dari sebelumnya 7,15 persen dalam dua hari, bahkan lebih tinggi dari yield tenor 30 tahun.
“Ini saya yakin asing kabur,” kata Ferry.
Ia menilai pemerintah semestinya menyerahkan persoalan ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak ikut turun tangan, apalagi sampai Presiden bicara. “Pemerintah tidak perlu panik sampai seperti kebakaran jenggot,” ujarnya.
Ferry juga mengkritik wacana membentuk lembaga pemeringkat atau riset sendiri sebagai tandingan MSCI. Menurutnya, persoalannya bukan kemampuan finansial, melainkan kepercayaan pasar.
“Masalahnya siapa yang percaya, Bos? Masa Anda membuat rating untuk diri Anda sendiri?” kata dia.
MSCI Juga Dinilai Keliru
Meski mengkritik pemerintah, Ferry tidak menutup mata terhadap kekeliruan MSCI. Ia menyebut MSCI terlalu gegabah menyampaikan pernyataan bahwa klasifikasi Indonesia berpotensi diturunkan dari emerging market menjadi standalone market. Menurutnya, ada sekitar 400 manajer investasi yang ikut mengajukan keberatan atas pernyataan itu.
Ia juga menyoroti rekomendasi MSCI yang menurutnya tidak selalu tepat. Ferry mencontohkan masuknya sebuah saham ke indeks MSCI pada Oktober 2024 dengan valuasi tidak wajar, yakni price to book value (PBV) sekitar 140 hingga 160 kali. BlackRock disebut ikut masuk ke saham tersebut dan terbenam hingga sekitar Rp7 triliun.
“Saya bilang saya benci banget sama MSCI. Tapi lebih mangkel lagi respons pemerintah terhadap MSCI,” tuturnya.
Ferry meminta OJK menyodorkan data dan fakta kepada MSCI soal transparansi, konsentrasi kepemilikan saham, dan aksesibilitas, termasuk sanksi yang telah dijatuhkan kepada emiten. Ia juga menyebut turun ke standalone market sebagai langkah yang tidak masuk akal.
“Masa kita sejajar dengan Zimbabwe dan Jamaika. Itu tidak masuk akal. Turun satu notch ke frontier market pun masih banyak ruang untuk negosiasi,” ucapnya.
Ia menambahkan, keputusan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Finalisasi baru ditentukan setelah April hingga Juni 2027, setelah OJK dan MSCI berdiskusi kembali.
Skenario Terburuk: Keluar dari MSCI
Ferry memperingatkan bahaya jika Indonesia memilih keluar (opt out) karena emosi. Ia merujuk skenario Mitsubishi UFG Financial Group (MUFG) yang menyebut kondisi itu lebih buruk dari frontier market.
Menurut Ferry, dana pasif yang mengikuti indeks MSCI wajib menjual 100 persen kepemilikannya. Nilainya diperkirakan 3,1 miliar hingga 5,6 miliar dolar AS, dengan estimasi MUFG sebesar 3,1 miliar dolar AS dan Goldman Sachs 5,6 miliar dolar AS.
“Kalau pemerintah bilang, ‘Oke, kita keluar,’ itu akan terjadi tsunami jual paksa,” kata Ferry.
Dana aktif (active fund) juga bisa ikut keluar lewat de-risking sebesar 8 miliar hingga 15 miliar dolar AS. Totalnya, mengutip estimasi UBS, bisa mencapai 12 miliar hingga 20 miliar dolar AS dalam hitungan minggu.
Sepanjang 2026, dana asing yang keluar sudah sekitar 4 miliar dolar AS. Ferry menyebut IHSG telah turun hingga 39 persen sejak awal tahun. Angka potensi keluar itu, katanya, tiga hingga 4,5 kali lipat dari yang sudah keluar.
“Jangan sembarangan kita menantang-nantang asing,” ujarnya.
Ia mengibaratkan MSCI sebagai termometer. “Kalau termometer bilang badan Anda panas 45 derajat, masa termometernya yang diomelin? Badan Anda yang salah. Makan yang benar, tidur yang benar, ke dokter supaya sehat lagi,” katanya.
Dalam skenario itu, Ferry memperkirakan IHSG bisa anjlok 20 hingga 30 persen. Sekitar 70 persen pembeli saham berkapitalisasi besar di Indonesia selama ini adalah investor asing yang mengikuti MSCI. Dana pensiun dan investor ritel lokal, menurutnya, tidak cukup besar untuk menyerap aksi jual.
Rupiah Bisa Tembus Rp19.000
Dari sisi nilai tukar, Ferry mengutip proyeksi MUFG bahwa dolar bisa mencapai Rp18.350 pada November–Desember, Rp18.500 pada kuartal I 2027, dan Rp18.700 pada kuartal II 2027. Menurut Ferry, proyeksi itu masih skenario terbaik.
“Kalau Desember sudah di 19.000, saya yakin bisa di atas itu pada Januari atau Februari tahun depan. Jangan-jangan 25.000,” ucapnya.
Ia mengingatkan, Bank Indonesia (BI) sudah menahan suku bunga di 5,75 persen dan melonggarkan giro wajib minimum dari 9 persen menjadi 7 persen, tetapi rupiah tetap tertekan. Jika rupiah jebol, BI dinilai terpaksa menaikkan suku bunga ke 6,25 persen.
“Ekonomi kita masih butuh dana murah. Kalau BI rate naik ke 6,25 persen, bisa-bisa kita resesi tahun depan,” kata Ferry.
Biaya Utang Pemerintah Terancam Naik
Ferry juga menyoroti pasar obligasi. Investor asing memegang sekitar 15 persen surat utang negara. Jika Indonesia dianggap tidak investable di saham, ia khawatir asing akan mempertanyakan keamanan SBN.
Menurutnya, biaya utang pemerintah bisa naik Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun. Rasio permintaan lelang SBN (bid-to-cover ratio) kini tinggal sekitar 1,3 kali, jauh dari beberapa tahun lalu yang mencapai sekitar empat kali.
Jika Indonesia benar-benar keluar dari MSCI, Ferry menghitung risikonya mencakup kehilangan dana asing 12 miliar hingga 20 miliar dolar AS, tergerusnya cadangan devisa sekitar Rp180 triliun, kenaikan biaya utang, dan depresiasi rupiah sekitar 8 persen yang mengerek harga impor minyak dan barang modal.
“Kerugiannya jauh lebih besar dari penghematan biaya yang mungkin hanya sebesar biaya konsultan dan laporan,” ujarnya.
Ia menutup dengan mengingatkan agar pemerintah tidak terpancing emosi. “Biarkan OJK bekerja dengan ritmenya. Saya ngeri, respons pemerintah yang berlebihan justru membuat asing takut dan kabur dari negara ini,” tegasnya.
