Jakarta (parade.id)- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta pemerintah dan pelaku sektor pertanian menjadikan informasi iklim dan prakiraan cuaca sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menjaga produksi dan ketersediaan pangan nasional. Informasi itu dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak El Niño, menyesuaikan kalender tanam, serta memitigasi risiko kekeringan dan curah hujan tinggi.
Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026). Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu membahas langkah antisipasi terhadap ketidakpastian global dan risiko El Niño, terutama dampaknya terhadap produksi, pasokan, harga, dan ketahanan pangan domestik.
Menurut Faisal, ada dua kondisi iklim yang perlu diantisipasi bersama, yakni dampak lanjutan El Niño dan masuknya musim hujan secara bertahap.
“Informasi iklim perlu menjadi dasar penentuan waktu tanam, pengelolaan air, dan perlindungan produksi pangan,” ujarnya.
Data BMKG menunjukkan Indeks Niño 3.4 pada Agustus–Oktober 2026 mencapai +3,05°C, yang menandakan El Niño sangat kuat. Kondisi ini disertai Indian Ocean Dipole (IOD) positif sebesar +0,63. Kombinasi keduanya berpotensi memperpanjang periode kering dan meningkatkan keterbatasan air di sejumlah wilayah. BMKG memprediksi El Niño masih bertahan hingga awal 2027.
Dampak kekeringan masih terasa. BMKG mencatat 1.707 titik mengalami hari tanpa hujan (HTH) kategori ekstrem panjang. Karena itu, ketersediaan air perlu dijaga, khususnya di sentra produksi pangan yang masih dilanda kekeringan.
BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026. Curah hujan periode Desember 2026 hingga April 2027 secara umum diprakirakan berada pada kategori menengah hingga sangat tinggi, meski kondisi tiap daerah berbeda.
“Masuknya musim hujan tetap perlu dicermati menurut wilayah dan waktu kejadiannya, sebagai dasar penyesuaian kegiatan pertanian,” jelas Faisal.
Informasi ini dapat dipakai pemerintah daerah dan pelaku pertanian untuk menyesuaikan kalender tanam sekaligus menyiapkan infrastruktur pengelolaan air.
Pada 25 Oktober–2 November 2026, pertumbuhan awan hujan diprakirakan signifikan di sebagian besar Sumatra, Jawa, Kalimantan, Maluku Utara, dan sebagian Sulawesi. Sebaliknya, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur masih berpotensi relatif kering.
Untuk 25–28 Oktober 2026, hujan sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
“Prakiraan jangka pendek perlu digunakan untuk mengatur kegiatan tanam, panen, dan pengelolaan air di lapangan. Daerah perlu terus mengikuti pembaruan prakiraan dan peringatan dini BMKG,” kata Faisal.
Peluang hujan di wilayah dengan pertumbuhan awan dapat dimanfaatkan untuk menambah tampungan air, termasuk lewat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bila kondisi atmosfer mendukung. Faisal menegaskan, OMC perlu diarahkan ke wilayah prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan air dan peluang pertumbuhan awan agar tepat sasaran.
Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, BMKG menekankan:
- Penyesuaian kalender tanam dengan prediksi musim di tiap wilayah.
- Penyiapan jaringan irigasi dan cadangan air, terutama di daerah yang masih kekeringan.
- Antisipasi banjir dan genangan di sentra pangan yang berpotensi hujan tinggi.
- Pemanfaatan pembaruan informasi cuaca dan iklim BMKG secara berkelanjutan, disertai optimalisasi OMC.
“BMKG siap mendukung Kemenko Pangan dan kementerian/lembaga terkait agar informasi iklim menjadi dasar keputusan operasional untuk menjaga produksi pangan,” pungkas Faisal.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Hadir pula Kepala BPOM Taruna Ikrar, Wakil Menko Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata, Dirut Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, serta pimpinan kementerian/lembaga dan BUMN terkait.
Dengan perencanaan berbasis informasi iklim, risiko kekeringan maupun kelebihan air terhadap kegiatan pertanian diharapkan dapat dikelola lebih baik sehingga produksi dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
