Jakarta (PARADE.ID)- Seminar Nasional Lembaga Pendidikan Keagamaan se-Indonesia dengan tema: “Sosialisasi Pemanfaatan Program Pembangunan Sapras Sanitasi LPK dan Program BLK Tahun 2021-2022” resmi dibuka oleh Badan Koordinasi Nasional Desa se-Indonesia( BKNDI), Rabu (24/11/2021), di Jakarta.
Seminar dibuka oleh perwakilan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo, Mayjen Kartiko Wardani.
“Saya ketuk saja, ya?” katanya, penanda dibukanya seminar.
Ketua Umum Badan Koordinasi Nasional Desa se-Indonesia( BKNDI) Isra A Sanaky mengatakan bahwa seminar ini diadakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung sekaligus membantu pemerintah dalam memeratakan pendidikan, khsususnya pendidikan yang berbasis keagamaan.
“Tujuan dari seminar ini, bahwa seminar pendidikan keagamaan se-Indonesia sudah turun menurun yang dilakukan oleh pemerintah dari berbagai kementerian, tetapi program itu masih dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu,” ujarnya, di hadapan ratusan peserta dari berbagai daerah.
Salah satu yang dilihat krusial menurut Isra ialah terkait fasilitas sekolah atau yayasan keagamaan seperti pesantren, yang masih banyak terbilang jauh dari layak. Dan jumlahnya itu menurut dia tidak sedikit.
Ada ratusan bahkan kata dia ribuan fasilitas pendidikan di seluruh desa di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian, dengan total desa 71.000.
“Apakah itu pesantren yang lain, beragama lain, itu pun jauh dari fasilitas yang layak. Oleh karena itu ketika saya baca referensi pendidikan di salah satunya pendidikan pembangunan, MCK, dll itu maka menjadi tema besar kami,” jelasnya.
Untuk hal itu, realisasinya, ia mengklaim telah menulis surat langsung kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Dan Wapres, kata dia, meresponsnya dengan baik.
Wapres mengapresiasi seminar ini dan realisasinya di kemudian harinya.
“Saya tulis surat ke Wapres, saya menjelaskan ke sana bahwa BKNDI siap bekerja mengembangkan pendidikan kegamaan se-Indonesia dan alhamdulillah beliau membalasa surat saya itu,” katanya.
Dengan surat wapres itu ia menjadikan dasar untuk sosialisi program secara nasional, misal, bagaimana merekrut lembaga keagamaan yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Saya sosialisasi hal ini tidak saya lakukan secara person karena saya takut menjadi fitnah makanya saya mengambil sikap, salah satunya kita adakan forum resmi ini,” jelasnya.
Selain Wapres, ia juga mengklaim bahwa telah mengirim surat kepada institusi/kementerian terkait (untuk mendukung apa yang menjadi niat BKNDI). Salah satunya yakni Kementeria PUPR.
Menyurati menteri terkait, salah satunya Kementerian PUPPR. Itu dasar daripada substansi seminar ini.
“Mudah-mudahan selesai seminar ini, saya minta, berbarap kepada menteri lembaga terkait sudah mulai memperhatikannya (dibangun). Sebab, pendidikan keagamaan itu bukan semata-mata hanya keagamaan saja, melainkan yang lain termasuk bagaimana cara membudayakan ikan (selain di atas),” tegasnya.
“Saya pernah ketemu menteri dan deputi, dana KUR itu kalau pesantren dan yayasan keagamaan lain dimodalin kenapa tidak? Kenapa tidak bisa?” tandasnya.
Hadir dalam seminar itu daerah di antaranya Papua, Sumatra (Riau), Banten, Jawa Barat dll. Kehadiran peserta adalah perwakilan DPD dan DPC BKNDI se-Indonesia. Pengurus ada 34 provinsi di 500 kabupaten/kota
Undangan atau tamu datang dari Menhan, yang diwakili oleh Mayjen Kartiko Wardani. Perwakilan Bakamla, Kol. Ferry. Mabes Polri, mewakili Kapolri
Intelkam Mabes Polri. Kementerian Dalam Negeri. Dari Kemnaker. Pimpinan Ponpes, kiai, pembina maupun pengasuh.
(Sur/PARADE.ID)
