Jakarta (parade.id)- Proyeksi surplus beras secara nasional belum tentu mencerminkan kondisi di lapangan. Sejumlah daerah masih bisa mengalami lonjakan harga akibat persoalan tata kelola dan rantai pasok.
Hal itu disampaikan Adhita Sri Prabakusuma dari Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia (APKEPI) dalam diskusi publik bertema “Menjaga Stabilitas dan Tata Kelola Rantai Pasok Pangan Nasional”, Kamis (29/10/2026), di Jakarta.
Adhita menjelaskan, data yang dibahas dalam diskusi bersumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan kementerian terkait. Menurut dia, data tersebut menunjukkan proyeksi surplus beras, tetapi di beberapa daerah terjadi kenaikan harga yang signifikan, tercermin dari Indeks Perubahan Harga (IPH).
“Pada data agregat nasional, proyeksinya memang bisa surplus. Namun ini baru proyeksi, artinya belum tentu barang fisik yang ada di gudang,” kata Adhita.
Ia menegaskan, fluktuasi harga di suatu wilayah menjadi sinyal adanya masalah dalam pengelolaan pasokan.
“Ketika di suatu daerah harga berfluktuasi karena pasokan terbatas, berarti di sana ada permasalahan tata kelola dan rantai pasok,” ujarnya.
Empat Penyebab Fluktuasi Harga
Karena itu, lanjut Adhita, pemantauan tidak cukup berpegang pada rata-rata nasional. Pemerintah perlu melihat data secara temporal dan spasial, berbasis lokasi, untuk mengetahui daerah mana yang harganya naik signifikan.
Ia menyebut empat kemungkinan penyebab fluktuasi tersebut:
- Efisiensi rantai pasok yang belum optimal.
- Jalur distribusi yang memakan waktu dan sumber daya lebih besar.
- Pergudangan yang belum ideal, atau infrastruktur pergudangan yang belum mampu menjamin pasokan dalam jumlah besar antardaerah.
- Data yang belum terintegrasi di seluruh Indonesia.
“Data agregat itu data gabungan. Tetapi ketika kita melihat lebih mikro, ada kenaikan-kenaikan yang perlu dikendalikan,” katanya.
Usul Integrasi Data
APKEPI mengusulkan integrasi data yang tidak hanya agregat, tetapi juga spasial dan temporal, lengkap dengan rencana pengendalian dan mitigasi. Dengan membaca tren data, daerah yang berpotensi kekurangan pasokan dapat diketahui lebih awal, lalu dipasok dari daerah lain sambil memastikan rantai pasok antartitik tetap aman.
Menurut Adhita, data dan tren tahunan semacam itu dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan perumusan strategi, sehingga rantai pasok dan distribusi pada periode berikutnya berjalan lebih baik.
Cek Stok Sebelum Impor
Dalam sesi tanya jawab, muncul pertanyaan soal impor gula, beras, dan garam yang kerap dinilai tidak tepat waktu, bahkan datang saat panen raya. Adhita menilai keputusan impor semestinya didahului pengecekan stok yang ada di dalam negeri.
“Bisa jadi sebenarnya stok itu kita miliki. Tetapi karena keterbatasan data, kita tidak tahu barangnya ada di mana. Akibatnya, pemerintah langsung mendatangkan barang, padahal keberadaan stok belum diinvestigasi,” ujarnya.
Jika kebutuhan memang mendesak dan impor menjadi pilihan, kata dia, pemerintah perlu menghitung berapa banyak pasokan yang benar-benar dibutuhkan, bagaimana kualitasnya, bagaimana mekanisme pemasukannya, serta apakah barang tersebut memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah Indonesia.
Adhita mengakui, pada masa tertentu Indonesia menghadapi gangguan iklim atau bencana sehingga tidak bisa hanya mengandalkan pasokan dalam negeri. Meski begitu, ia menekankan pentingnya kehati-hatian.
“Dari kami, APKEPI tidak langsung memutuskan impor. Kami menelisik data yang ada secara lebih mendalam, dan memeriksa apakah barang yang akan didatangkan sesuai standar mutu dan keamanan pangan yang menjadi persyaratan dasar di Indonesia,” tuturnya.
Perlu Kolaborasi
Adhita menambahkan, penguatan rantai pasok pangan tidak bisa dikerjakan satu pihak. Dukungan masyarakat, perguruan tinggi, dan asosiasi profesi dinilai penting. Pemerintah, menurut dia, sebenarnya sudah memiliki program yang baik dan perlu didukung, tetapi efektivitas pelaksanaannya perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran.
Ia optimistis semangat gotong royong di masyarakat dapat menjadi modal. Organisasi sosial kemasyarakatan hingga aktivis pangan, katanya, memiliki keresahan yang sama dan ingin mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.
“Yang terpenting, bagaimana kita bisa mengolah sumber daya alam kita sendiri dengan tangan kita sendiri, memanfaatkan semua potensi putra-putri terbaik bangsa,” katanya.***
