Jakarta (parade.id)- Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun 2026 di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 pada 17 Agustus mendatang. Sidang yang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri koordinator, menteri, kepala badan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, hingga jajaran Kepala Staf Angkatan itu digelar sebagai evaluasi menyeluruh atas kinerja pemerintahan yang telah berjalan hampir dua tahun.
Dalam taklimatnya yang berlangsung lebih dari satu setengah jam, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintahannya telah menuntaskan lebih dari 110 masalah kronis bangsa dalam 18 bulan pertama masa kerja, sebagaimana tercatat dalam buku evaluasi yang dibagikan kepada seluruh peserta sidang.
Soroti Kebocoran Kekayaan Negara
Presiden membuka pidatonya dengan menyoroti temuan mengenai aliran keluar kekayaan negara dalam jumlah besar setiap tahun akibat praktik undervoicing, pemalsuan laporan perdagangan, transfer pricing, dan penyelundupan sumber daya alam. Ia menegaskan data tersebut bukan berasal dari pemerintah semata, melainkan juga dari lembaga-lembaga internasional, termasuk PBB.
“Kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa,” tegas Prabowo, seraya mengaitkan persoalan itu dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Danantara dan PT DSI, Instrumen Baru Kedaulatan Ekonomi
Salah satu capaian yang paling ditekankan Presiden adalah pembentukan dana kedaulatan Danantara (Daya Anagata Nusantara), yang menghimpun dan mengonsolidasikan aset-aset negara dengan nilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS. Prabowo mengungkapkan bahwa dalam 18 bulan pertama, jumlah BUMN telah dipangkas dari 1.007 menjadi tinggal sekitar 750-an entitas melalui merger dan konsolidasi, dengan penghematan biaya overhead ditaksir mencapai Rp50 triliun dan berpotensi naik mendekati Rp70–80 triliun pada akhir tahun.
Presiden juga melaporkan berdirinya PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) yang mulai beroperasi penuh sejak 1 Juli 2026 sebagai instrumen ekspor satu pintu untuk komoditas strategis seperti nikel, kelapa sawit, batu bara, karet, dan emas. Menurut laporan yang diterima Presiden dari CEO Danantara, Rosan Roeslani, PT DSI telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar AS hanya dalam waktu sekitar enam pekan operasi, sekaligus memangkas selisih harga jual komoditas antara pasar domestik dan internasional yang sebelumnya mencapai 30–45 persen.
Prabowo turut menyinggung penyelesaian proyek gas Blok Masela yang mangkrak selama 28 tahun, serta pendirian bank emas nasional yang kini mengelola 153 ton emas senilai sekitar 20 miliar dolar AS, yang disebutnya sebagai pencapaian pertama dalam sejarah Republik Indonesia.
Klaim Swasembada Pangan dan Ketahanan Energi
Presiden menegaskan capaian di sektor pangan sebagai prioritas utama, menyebut cadangan beras nasional berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, nilai tukar petani mencapai rekor, serta produksi biodiesel B50 berbasis kelapa sawit yang menurutnya telah menghentikan impor solar. Ia mengaitkan capaian tersebut dengan agenda global Sustainable Development Goals PBB, khususnya target no poverty dan zero hunger.
Prabowo juga membela program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutnya banyak dikritik sebagai pemborosan, dengan menyatakan bahwa program itu kini telah menjangkau lebih dari 74,5 juta siswa, ibu hamil dan menyusui, balita, serta lanjut usia.
Rincian Program Perlindungan Sosial
Dalam paparannya, Presiden merinci sejumlah program bantuan sosial yang menurutnya menjadikan sistem perlindungan sosial Indonesia salah satu yang terkuat di dunia, di antaranya:
- Program Keluarga Harapan bagi sekitar 10 juta keluarga;
- Kartu Sembako bagi 18,25 juta keluarga;
- Jaminan Kesehatan Nasional bagi hampir 97 juta jiwa;
- Subsidi LPG bagi 66,4 juta rumah tangga;
- Subsidi listrik bagi 87 juta rumah tangga;
- Bantuan pangan beras dan minyak goreng bagi 33,24 juta keluarga desil termiskin;
- Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa serta Program Indonesia Pintar bagi 22,1 juta siswa.
Presiden menegaskan program-program tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah-pemerintah sebelumnya sejak era Presiden Soekarno, dan meminta jajarannya tidak menjadikan pergantian pemerintahan sebagai ajang saling menyalahkan.
Digitalisasi Pemerintahan dan Pendidikan
Prabowo melaporkan digitalisasi program bantuan sosial telah berjalan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi, serta pembangunan Mal Pelayanan Publik di 313 kabupaten/kota yang menyediakan hingga 150 jenis layanan dalam satu tempat. Ia juga menyampaikan Indonesia baru saja menerima penghargaan tertinggi dari International Telecommunication Union (ITU) PBB untuk kategori e-government dan digitalisasi pendidikan, berkat platform Rumah Pendidikan yang telah digunakan lebih dari 6,9 juta pengguna.
Koperasi Desa Merah Putih dan Kesejahteraan Aparatur
Presiden turut melaporkan telah beroperasinya lebih dari 1.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan target 30 ribu unit rampung pada akhir tahun. Ia menjelaskan koperasi ini dirancang memangkas rantai distribusi bahan pokok yang selama ini menyerap keuntungan 30–40 persen bagi pihak perantara, sekaligus menekan praktik rentenir di pedesaan.
Di bidang aparatur negara, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga sekitar 280 persen setelah 12 tahun tidak mengalami penyesuaian, serta instruksi kepada Menteri Perumahan untuk memprioritaskan penyediaan rumah dinas bagi hakim dan panitera di seluruh Indonesia.
Optimisme di Tengah Tantangan Global
Menutup taklimatnya, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah berada di jalur kebijakan yang benar, meski mengakui masih banyak tantangan seperti tumpang tindih regulasi dan efisiensi birokrasi yang perlu diperbaiki. Ia menyinggung penilaian lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s yang tetap mempertahankan outlook stable dan status investment grade bagi Indonesia, di tengah berbagai proyeksi pesimistis yang menurutnya kerap ditujukan kepada pemerintahannya.
“Kita berada di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan,” pungkas Prabowo di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, sebelum mempersilakan para menteri menyampaikan laporan dan tanggapan masing-masing.
