Jakarta (PARADE.ID)- Wabah Covid-19 tidak hanya memaksa Muhammadiyah menunda pelaksanaan Muktamar ke-48 di Solo, tapi menguji komitmen Muhammadiyah dalam mempraktikkan etos pemberdayaan dan penguatan solidaritas sosial yang dikenal dengan istilah “teologi Al-Ma’un”.
Muhammadiyah tidak boleh terlena dan berpuas diri. Meski banyak pihak memuji daya tahan ekonomi organisasi ini, tidak berarti Muhammadiyah melonggarkan kepekaan atas situasi dan kondisi umat. Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah, menegaskan pentingnya keterlibatan Muhammadiyah dalam menyikapi krisis ekonomi yang memperparah kerentanan rakyat kecil.
Sebagaimana lansiran Global Wealth Report tahun 2018, sebesar 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen kekayaan nasional. Dalam satu dekade terakhir Indonesia ketimpangan ini semakin terlihat jelas. Kemiskinan merupakan ancaman yang bahkan telah membayang-bayangi kondisi ekonomi nasional. Sektor pertanian yang semakin tersisih akibat laju arus kapital internasional dengan munculnya sektor bisnis non-pangan, menstimulasi peningkatan jumlah pekerja non-formal. Tak heran, dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019 yang dikeluarkan PBB, Indonesia menempati peringkat kualitas hidup ke-111 dari 189 negara.
Bank Dunia memprediksi angka kemiskinan di Indonesia akan meningkat antara 2,1 hingga 3,6 persen atau kira-kira sebesar 5,6-9,6 juta orang akibat pandemic. Lembaga penelitian Core Indonesia memperkirakan 25,1 juta orang miskin pada bulan Maret 2019 akan bertambah 5,1 juta hingga 12,3 juta jiwa pada kuartal II 2020.
Angka di atas tidak termasuk jumlah penduduk rentan miskin dan hampir miskin yang mencapai 66,7 juta jiwa atau sekitar 25 persen dari total penduduk Indonesia. Jika hal ini tidak diperhatikan secara seksama, dikhawatirkan akan menjadi krisis yang bisa meledak tiba-tiba.
Sebagai gerakan pencerahan, Muhammadiyah bukan hanya dituntut untuk menemukan formulasi terbaru dalam menghadapi dampak pandemi, ekonomi dan ketimpangan, tetapi juga alternatif untuk memberikan solusi yang menyentuh dalam berbagai masalah paling aktual dan kongkret yang terjadi di masyarakat.
Dari Moeslim Abdurrahman Hingga M. Dawam Rahardjo
Persoalan nasional seperti senyapnya rasa keadilan (injustice) dalam bidang hukum hingga penetrasi investasi global yang mengalihkan secara besar-besaran fokus pada perkembangan ekonomi domestik adalah problem serius.
Beberapa intelektual Muhammadiyah sebetulnya pernah dan sedang berupaya memformulasikan posisi Muhammadiyah atas “kaum lemah”. Zuly Qodir dalam Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan Dan Pemikiran Abad Kedua (2010) misalnya mengatakan Muhammadiyah perlu memperhatikan dampak sistemi kapitalisme pasar global bahkan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
Jauh sebelumnya, Moeslim Abdurrahman dan M. Dawam Rahadjo (keduanya telah meninggal) pernah berupaya untuk memperluas teologi pemberdayaan dalam etos Muhammadiyah sebagai jalan keluar atau jalan tengah sebagaimana maksud KH. Ahmad Dahlan.
Moeslim Abdurrahman melihat bahwa proses globalisasi dan modernisasi alih-alih melahirkan kesejahteraan yang merata bagi semua orang, justru menciptakan kesenjangan ekonomi yang dahsyat antara kelompok sosial yang tidak terakomodasi dan tersingkirkan oleh pembangunan.
Bagi Moeslim, inti risalah tauhid adalah memanusiakan manusia sesuai fitrahnya, mencegah terjadinya krisis kemanusiaan dan dehumanisasi.
Dalam Islam Sebagai Kritik Sosial (2003), Moeslim melihat bahwa setiap muslim harus peka dan berpihak terhadap setiap fenomena ketidakadilan, ketimpangan sosial dan krisis kemanusiaan, khususnya kepada siapa saja yang tersubordinasi secara sosial melalui usaha-usaha advokasi hingga membangun jaringan kesejahteraan umat.
Arti Penting Teologi Al-Ma’un
Syafrudin Anhar dalam Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan:Catatan Kritis Muktamar Teladan Ke-47 Muhammadiyah di Makasar 2015 (2016) menjelaskan bahwa teologi al-Ma’un mengajarkan kepada umat pada dua dimensi sekaligus, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah muamalah (Al-Amal Al-Iqtishadiyah), ibadah untuk menyejahterakan dan menghilangkan kemiskinan umat.
Menurut Syafrudin, gerakan Muhammadiyah akan menjauh dari visinya sendiri jika pemahaman warga Persyarikatan terhadap teologi Al-Ma’un hanya sebatas pelaksanaan ibadah mahdhah dan tidak pada ibadah muamalah: hanya memberi sedekah, infak, dan menyantuni anak yatim sebagai bentuk pengguguran kewajiban personal. Wailul lil-Musholin, orang yang melaksanakan salat tetapi celaka.
“Kalau sudah lapar, orang tak bisa dibedakan antara merasakan lapar secara Islam atau lapar secara Kristen,” kata Moeslim.
Karena itu sudah saatnya orang Islam berhenti menyibukkan diri dengan perdebatan keagamaan yang bersifat kekanak-kanakan sementara pada saat yang sama membiarkan kemiskinan tetap menjadi masalah utama umat.
“Bagaimana agama sebagai wacana keimanan mampu melakukan pergulatan sejarah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga agama tetap mempunyai kekuatan profetik untuk mengubah keadaan dan menjadi hidayah bagi terwujudnya masyarakat yang damai dan berkeadilan,” demikian tulis Moeslim dalam Suara Tuhan, Suara Pemerdekaan: Menuju Demokrasi dan Kesadaran Bernegara (2009).
Melawan Kapitalisme Global: Jihad Pemberdayaan
Melalui Said Tuhuleley (1953-2015), sebagian gagasan Moeslim Abdurrahman diterjemahkan pada apa yang dia sebut sebagai ‘Jihad Pemberdayaan’, yaitu perjuangan pada tiga aspek: struktural (makro), kultural (meso), dan individual (mikro).
Pada aspek struktural, perjuangan yang dilakukan adalah advokasi berbagai kebijakan publik yang tidak memihak rakyat.
Pada aspek kultural, penanaman nilai, etika, dan norma terhadap keadaan masyarakat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam proses pemberdayaan beserta kesiapan lingkungan yang adaptif.
Pada aspek individual, perjuangan yang dilakukan adalah memfasilitasi pengembangan potensi individual sekaligus adaptasi diri terhadap lingkungan sehingga pada akhirnya masyarakat dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhannya.
Tak hanya itu, Jihad Pemberdayaan bagi Said Tuhuleley juga harus mencakup penegakkan kedaulatan pangan, pemberdayaan kaum buruh, tani, nelayan, pekerja sektor informal hingga kaum difabel.
Tipologi Ekonomi Muhammadiyah
Dalam buku bunga rampai pemikiran pemikir Muhammadiyah yang berjudul Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan (2016) semua kontributor sepakat bahwa upaya pengamalan Al-Ma’un dalam sisi muamalah harus menjadi visi, agenda dan rencana aktivitas setiap warga Persyarikatan. Sebab, dalam catatan sejarahnya, sejak awal gerakan Muhammadiyah lebih banyak didukung dari kontribusi kelas menengah pengusaha. (1916, 47 persen anggota organisasi adalah kelas pedagang)
Maka tak pelak lagi atas alasan tersebut, apa yang nampaknya disebut sebagai Gagasan Trisula Baru Muhammadiyah oleh Hajriyanto Tohari (2015) lebih giat digarap saat pandemi berlangsung. Muhammadiyah tampil sebagai organisasi sipil terdepan yang terlibat dalam penanganan pandemi, pemberdayaan masyarakat rentan terdampak, hingga penyaluran dana umat secara strategis.
Berbeda dengan krisis moneter dekade 1990an saat sektor usaha mikro, kecil dan menengah (disebut UMKM) berperan sebagai penyelamat ekonomi nasional dengan pertumbuhan sekitar 300%, maka saat pandemi Covid-19 nyaris semua runtuh. Paling terdampak jelas adalah sektor menengah dan manufaktur.
Muhammadiyah sebetulnya harus terus menguatkan peran pentingnya dalam mendampingi perkembangan ekonomi skala bawah dan menengah yang sangat krusial posisinya. Penting bagi Muhammadiyah untuk memperkuat berbagai wadah komunitas dan mendengar aspirasi masyarakat. Untuk sementara ini, Muhammadiyah baru mewadahi sedikit komunitas solidaritas ekonomi umat. Misalnya, Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM), Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), Koperasi Matahari, minimarket Surya, dan program lainnya sebagai sistem ekonomi jamaah warga, anggota, kader dan simpatisan Persyarikatan.
Dalam catatan sejarah, tergalangnya solidaritas ekonomi kelas bawah dan menengah adalah alternatif untuk mampu menggeser dominasi pemodal internasional selama masa krisis. Kuntowijoyo dalam Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (1991) mengatakan bahwa pertumbuhan aktivitas ekonomi menengah yang banyak bergerak di wilayah perdikan mampu menggeser kekuatan bangsawan dan tuan tanah (pemodal besar). Kontribusi akademik dari pemikir Muhammadiyah ini harusnya menjadi landasan keilmuan bagi Muhammadiyah.
Dawam Rahardjo pada tahun 1999 pernah mengusulkan supaya Kartu Anggota Muhammadiyah (Katam) bisa berguna sebagai kartu ATM, kartu keanggotan pada jaringan swalayan Muhammadiyah, kartu asuransi perlindungan diri dan kesehatan di RS ‘Aisyiyah Muhammadiyah, hingga diproyeksikan sebagai Tabungan Pendidikan Anak dan Dana Pensiun. Semua ide ini, baru sebagian kecil yang terlaksana. Sebab, sistem jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan, semakin penting.
Pada akhirnya, semangat teologi Al-Ma’un Muhammadiyah adalah konstruksi ekonomi alternatif sekaligus pembangunan manusia yang seutuhnya sesuai dengan semangat tauhid: membebaskan manusia dari kezaliman manusia lainnya, kepada suatu pemaknaan dan ibadah kepada Tuhan yang menuju pada terciptanya keadilan dan kedamaian.
*Affandi
**Muhammadiyah
