Senin, November 16, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Wajarkah Putusan Pengadilan PHI Ditunda Tiga Minggu?

Wajarkah putusan pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) ditunda tiga minggu dipertanyakan kuasa hukum pensiunan pegawai PT Pelni (Persero), Andianto

redaksi by redaksi
2024-12-23
in Hukum
0
Pemilu 2024 Berlangsung Damai, Poros Prabowo Presiden Gelar Syukuran

Foto: Andianto (Koordinator Nasional Poros Prabowo Presiden) saat acara ‘Doa dan Syukur Pasca Pemilu yang Aman dan Damai Bersama Tokoh-Tokoh Lintas Agama’, Kamis (29/2/2024), di Jakarta Pusat

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (parade.id)- Wajarkah putusan pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) ditunda tiga minggu dipertanyakan kuasa hukum pensiunan pegawai PT Pelni (Persero), Andianto. Andianto menanyakan itu karena menurut dia biasanya penundaan itu hanya memakan waktu satu minggu saja, misal belum adanya hasil permusyawarahan dari majelis hakim atau karena hal teknis lainnya.

“Tapi pada Perkara PHI ini ditunda selama tiga minggu. Ada apakah yang sebenarnya sehingga penundaan Putusan Pengadilan sampai dengan tiga minggu?” tanyanya, lewat keterangan tertulis kepada media, Senin (23/12/2024).

Penundaan putusan pengadilam selama tiga minggu tersebut pun menimbulkan banyak pertanyaan. Pasalnya, menurut dia tidak ada keterangan yang jelas terhadap penundaan atas putusan pengadilan perkara aquo yang tertera pada Ecourt Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Related posts

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Saya Menyayangkan Pencabutan Gugatan “Ijazah Palsu Jokowi”

Yusril Usul Definisi Korupsi Dirinci Seperti UU Terorisme

2026-11-13

“Apakah memang Putusan Pengadilan ditunda karena hari libur atau telah terjadi praktik mafia pengadilan?” tanya Andianto lagi.

Proses perkara aquo pada pengadilan PHI Jakarta Pusat menurut dia, seharusnya sudah pada tahap Pembacaan Putusan Pengadilan (ecourt). Yaitu tepatnya pada tanggal 18 Desember 2024.

“Namun terlihat di dalam Ecourt Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk jadwal Putusan Pengadilan ditunda sampai dengan hari Kamis, 9 Januari 2025,” kata dia.

Andianto adalah kuasa hukum dari 47 orang yang menyoal perselisihan hak atas uang pesangon pensiun PT Pelni (Persero). Ke-47 orang yang diwakili Suyatno itu, sebelumnya telah melayangkan gugatan ke Pelni. Tercatat dalam Ecourt Mahkamah Agung RI.

Gugatan PHI telah terdaftar sejak tanggal 30 Agustus 2024, dengan Nomor Perkara: 228/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst.

Dalam tuntutan pensiun pegawai terhadap PT Pelni, sebagai Tergugat I, pensiunan pegawai meminta agar PT Pelni membayar kekurangan pembayaran uang pesangon sebesar Rp12.682.323.538, (12,7 miliar), dari total yang harus dibayarkan sebesar Rp15.300.579.095,- (15,3 miliar). “Sementara saat ini, yang telah dibayarkan oleh PT Pelni kepada Penggugat dalam perkara aquo hanya sebesar Rp2.682.323.538, (2,7 miliar),” ungkap Andianto.

“Sebagai contoh uang pesangon yang dibayarkan oleh PT Pelni terhadap Bapak Suyatno sebesar Rp205.901.914, yang seharusnya dibayar sebesar Rp359.518.016. Jadi PT Pelni mengalami kekurangan pembayaran terhadap Bapak Suyatno sebesar Rp153.616.102,” imbuhnya.

Dalam penghitungan uang pesangon PT Pelni juga menambahkan dana BPJS/JHT dan dana THT (Tunjangan Hari Tua) sebagai variabel dana pesangon, dimana kedua komponen tersebut seharusnya tidak menjadi faktor penghitung atau pengurang dalam memberikan uang pesongan.

“Hal itu sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKB) Nomor 35 tahun 2023, diatur dalam Undang-undang Kegtenagakerjaan pasal 94, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/.010/2012 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, serta Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 60/Pjok.05/2020,” terang Andianto.

Pensiunan pegawai PT Pelni juga mempermasalahkan dana pensiun yang dihitung dari paket gaji yang rata-rata paket gaji dari pegawai PT Pelni hanya sebesar Rp1.000.000 (1 jutaan), jauh di bawah angka UMR.

Apa yang diungkap Andianto, disebutnya dialami oleh semua pensiunan pegawai yang telah diberhentikan oleh PT Pelni sebanyak 176 orang, terutama terhadap kelompok 47 orang yang diwakili oleh Suyatno dan kawan-kawan.

PT Pelni telah memberhentikan sebanyak 176 orang Pegawai pada periode Juli 2023 sampai dengan Januari 2024.

Pegawai yang diberhentikan oleh PT Pelni (Persero) terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok 65 orang, kelompok 47 orang dan kelompok 64 orang.

(Rob/parade.id)

Tags: #Hukum#Pelniputusan pengadilan
Previous Post

Karang Taruna Makassar Minta Mabes Polri Usut Kasus Uang Palsu

Next Post

Sekjen PDI Perjuangan Tersangka? KPK Akan Konferensi Pers

Next Post
Lima Kotak Pandora yang Diduga Mengakibatkan Kecurangan Pilpres 2024

Sekjen PDI Perjuangan Tersangka? KPK Akan Konferensi Pers

Dasco dan Politik Mendengar di Tengah Demokrasi

Dasco Didukung Jadi Cawapres, Mahasiswa AMAN Sebut Sosok Pemersatu

2026-11-16
Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

2026-11-16

Prabowo Minta Tokoh Muhammadiyah Yakinkan Mahasiswa tak Diperalat

2026-11-16
Yusril Tegaskan Pemerintah Tolak Konser Israel Houghton di Indonesia

Yusril: Pengisian Kursi Wapres Ditargetkan Rampung Sebelum Akhir Desember 2026

2026-11-15
Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

2026-11-14
PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

2026-11-14

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In