Penang (parade.id)- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa sistem bernegara yang baik tidak akan bertahan tanpa orang-orang beretika yang menjalankannya. Pesan itu disampaikan dalam syarahan umum di Universiti Sains Malaysia (USM), Penang, Malaysia, yang diunggah di kanal YouTube-nya, Rabu (7/10/2026).
Kuliah bertajuk etika kepemimpinan dua bangsa serumpun itu disampaikan Yusril sebagai Profesor Adjung bidang ilmu politik USM. Ia menyebut Indonesia dan Malaysia tidak kekurangan konstitusi yang baik, tetapi menghadapi tantangan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika.
“Kita harus mewujudkan sistem bernegara yang baik, dibangun di atas norma hukum yang adil dan pasti, serta didukung orang-orang baik yang terdidik secara etika untuk menjalankannya,” kata Yusril.
Ia mengakui pandangan bahwa dalam sistem yang baik orang jahat terpaksa menjadi baik, dan dalam sistem buruk orang baik dipaksa menjadi jahat. Namun, menurut pengalamannya di pemerintahan, kedua hal itu belum cukup.
“Secanggih apa pun sistem, jika jatuh ke tangan manusia yang tidak beretika, sistem itu akan runtuh dengan sendirinya,” ujarnya. Sebaliknya, tanpa sistem yang baik, orang baik pun tidak mampu mempertahankan kebaikannya.
Yusril menegaskan pembinaan etika bukan hanya tugas orang tua, tokoh agama, dan pendidik, tetapi juga tugas negara melalui pendidikan. “Tanpa etika, konstitusi akan menjadi hampa. Politisi akan sibuk membangun dan mempertahankan kekuasaan, bukan membangun bangsa dan negaranya,” katanya.
Menurut Yusril, sumber etika bernegara tidak perlu dicari dari luar karena sudah ada dalam agama-agama yang hidup di kedua negara. Hal itu dirumuskan dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pancasila dan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dalam Rukun Negara Malaysia.
Ia menjelaskan, Indonesia tidak memilih menjadi negara Islam, tetapi juga bukan negara sekuler yang menganggap agama urusan individu semata. Negara, katanya, bertanggung jawab mengajarkan etika yang bersumber dari ajaran agama.
Yusril juga mengutip pemikir klasik, mulai dari Aristoteles, Hans Kelsen, Gustav Radbruch, John Rawls, hingga Imam Asy-Syatibi dan Al-Farabi, untuk menunjukkan bahwa keadilan dan kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan manusia yang beradab.
Ia mengingatkan bahwa zaman terus berubah, tetapi prinsip etika tidak boleh berubah. Mengabaikan etika, katanya, berarti merusak manusia itu sendiri.
Yusril menempuh pendidikan doktor ilmu politik di USM pada 1989–1992 dan menerima gelar pada wisuda 1993. Ia mengaku sebagai orang pertama peraih PhD ilmu politik di kampus itu sejak USM berdiri pada 1969. Ia kembali ke kampus tersebut 33 tahun kemudian.
