Jakarta (PARADE.ID)- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyurati Jaksa Agung Burhanuddin terkait perkembangan dugaan kasus mega korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.
Surat yang bernomor 012/DEN-KSPI/II/2021 tersebut tertulis bahwa KSPI dan buruh Indonesia menyampaikan aspirasi dukungan atas langkah Kejaksaan Agung dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan potensi megakorupsi di BPJS Ketenagakerjaan yang berpotensi mencapai Rp43 triliun, yang merupakan dana pekerja/buruh seluruh Indonesia.
“Dugaan potensi megakorupsi ini sangatlah meresahkan dan akan merugikan masa depan manfaat/benefit yang seharusnya diberikan kepada pekerja/buruh Indonesia,” demikian bunyi di surat dengan tanggal 10 Feberuari 2021 tersebut.
Jika dalam hasil penyelidikan dan penyidikan Kejaksaan Agung ini terbukti, menurut KSPI kasus ini patut diduga skandal terbesar sebagaimana yang terjadi dalam kasus ASABRI, Jiwasraya, BLBI, dan kasus megakorupsi lainnya.
“Untuk itu, DEN (Dewan Eksekutif Nasional) KSPI dan seluruh pekerja/buruh Indonesia memohon kepada Bapak Jaksa Agung untuk menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan megakorupsi BPJS Ketenegakerjaan tersebut, serta transparan dan disampaikan kepada publik dan buruh dalam waktu sesegera mungkin, KSPI akan terus mengawal kasus ini.”
Menurut KSPI, hal ini sangat penting demi menghindari potensi gejolak dan aksi besar-besaran dari pekerja/buruh akibat tidak adanya kepastian proses penyelidikan dan penyidikan dugaan kasus megakorupsi ini. Megakorupsi ini juga disebut oleh KSPI keresahan atas potensi hilangnya dana yang selama ini pekerja/buruh simpan.
Surat tersebut ditandatangani Presiden KSPI Said Iqbal dan Sekjen Ramidi. Surat ditembuskan ke Presiden, Pimpinan DPR, Pimpinan dan Anggota Komisi III dan VI DPR RI, Ketua BPK, Menaker, dan Lembaga serta Instansi terkait.
(Mur/PARADE.ID)
