Jakarta (PARADE.ID)- Politisi PKS Mardani Ali Sera mengingatkan pemerintah terkait rencananya yang ingun melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada bulan Juli 2021. Menurut dia rencana itu perlu ada persiapan secara cermat dan matang sebelum merealisasikannya.
“Perlu diakui penutupan sekolah memberikan dampak signifikan seperti ketimpangan pendidikan yg kian lebar. Namun langkah tsb jg perlu melihat risiko kesehatan yg membayangi,” demikian katanya, Jumat (2/4/2021), di akun Twitter-nya.
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
Kalau perlu, kata dia, pemerintah melalui Mendikbud mesti melakukan uji coba pembukaan sekolah terlebih dahulu di daerah dengan rasio positif Covid-19 di bawah 5 persen. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana kesiapan protokol kesehatan di sekolah.
Pasalnya, berdasarkan temuan Ombudsman Jakarta Raya (di Kota Bekasi dan Kab. Bogor) sekolah dan Pemda dianggapnya masih belum siap. Pengawasan yang dilakukan stakeholder pendidikan di daerah terkait PTM menurutnya juga masih lemah.
“Tidak bisa ditawar, keselamatan anak merupakan hal utama karena kasus Covid-19 pada anak di negeri ini cukup tinggi, sekitar 9-10 persen.”
Dengan kondisi yang sedemikian rupa, ia melanjutkan, bahwa Pemerintah, Pemda, manajemen sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan protokol kesehatan. Penerapan pencegahan berlapis untuk satuan pendidikan yang akan melakukan PTM juga harus dilakukan.
Selain itu, menurut dia dasar pembukaan sekolah tidak bisa hanya dengan mengisi form aplikasi di web Kemendikbud. Mesti ada pemantauan di lapangan guna memastikan satuan pendidikan sudah benar-benar siap.
Apalagi, kata dia, KPAI juga sudah menyarankan pemantauan tersebut dapat dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di tiap provinsi yang menjadi kepanjangan tangan Kemendikbud di daerah.
Terakhir, pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih ke sekolah-sekolah yang sulit memenuhi fasilitas dan prokes. Sebab saat ini tidak semua sekolah yang memiliki anggaran untuk memenuhi fasilitas prokes, seperti sekolah swasta yang amat terkena dampak dari pandemi.
Namun demikian ia memberikan apresiasi komitmen pemerintah terkait vaksinasi tenaga kependidikan. Hanya saja kemungkinan kekebalan kelompok di lingkungan sekolah belum terbentuk karena jumlah siswa 10 kali lipat jumlah guru dan belum mendapat vaksin.
“Orang tua pun masih menunggu vaksin Covid-19 yang aman untuk anak mereka.
(Rgs/PARADE.ID)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-350x250.jpeg)
