Jakarta (PARADE.ID)- Rencana pemerintah membuka opsi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli nanti adalah keputusan tergesa-gesa, berisiko dan berbahaya.
Keputusan itu mengingkari fakta bahwa saat ini kita sebenarnya masih belum bisa mengendalikan pandemi. Bahkan minggu pertama hingga ketiga Juni ini kecenderungan angka kasus Covid-19 terus meningkat.
Ada beberapa alasan kenapa rencana tersebut seharusnya ditunda. Pertama, basis keputusan ini adlh SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri, yg ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri pada 31 Maret 2021 lalu.
SKB itu diteken sebelum terjadi mudik, lonjakan kasus di India, gelombang kedua lockdown di berbagai negara, ledakan kasus di Kudus, Tegal, dan Bangkalan, serta lonjakan kasus-kasus lainnya di tanah air yang terjadi dalam satu bulan terakhir.
Jadi, sangat berisiko jika kita membuka pembelajaran tatap muka pada bulan Juli, atas dasar data-data pandemi bulan Maret, yang tak lagi aktual.
Kedua, hingga saat ini baru 35 persen tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah selesai divaksinasi. Bahkan, 100 persen anak-anak kita bisa dipastikan belum satupun yang menerima vaksin Covid-19.
Dengan capaian vaksinasi yang rendah semacam itu, ceroboh sekali jika Pemerintah berani membuka PTM pada tahun ajaran baru ini.
Ketiga, keputusan melakukan PTM tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah tentang PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berskala mikro yang diberlakukan di 34 provinsi.
Kebijakan PPKM mengandaikan situasi di seluruh daerah masih sangat berisiko. Masih berisiko tinggi tapi kok malah mau membuka PTM?
Keempat, kebijakan PTM mengabaikan kondisi sosiologis dan lapangan. Di atas kertas, kebijakan PTM memang dibatasi maksimal 2 kali dalam sepekan, dan tidak lebih dari dua jam per hari. Kesannya memang seolah-olah ada unsur kehati-hatian dalam kebijakan tersebut.
Namun, pembatasan tersebut hanyalah memperhatikan aktivitas siswa di kelas saja, tetapi mengabaikan cara bagaimana para siswa sampai di sekolah, serta apa yang dilakukan siswa sepulang sekolah.
Sbg catatan, tidak semua siswa kita beruntung dapat diantar oleh orang tuanya dengan kendaraan pribadi. Sebagian besar dari mereka harus menggunakan kendaraan umum untuk sampai ke sekolah. Ini potensial menciptakan kerumunan baru, terutama di kendaraan umum.
Apalagi, saya tak yakin anak-anak akan langsung pulang ke rumah setelah PTM berakhir. Dan kita memang mustahil bisa mengontrol hal-hal semacam itu.
Jadi, kebijakan membuka opsi PTM pada bulan Juli nanti adalah kebijakan yang membahayakan. Saya sangat menyesalkan kenapa kebijakan itu terus-menerus digaungkan Pemerintah di tengah situasi masih tingginya risiko penyebaran Covid-19 di kluster sekolah.
Ingat, pada 10 Juni kemarin kasus Covid-19 kembali melonjak hingga 8.892 kasus. Ini adalah lonjakan tertinggi sesudah bulan Maret lalu. Dan hingga hari ini angkanya tidak pernah turun dari angka 6 ribu kasus baru.
Padahal, kita sama-sama tahu, jumlah kasus baru yang tercatat itu belum tentu menggambarkan situasi riil di lapangan, mengingat jumlah tes kita dan jumlah spesimen yang diperiksa tiap harinya, angkanya masih sangat rendah.
Apalagi, dua minggu sesudah lebaran, ada kenaikan kasus yang sangat signifikan, yaitu sebesar 56,6 persen. Ini harus jadi catatan betul bagi Pemerintah, karena lonjakan kasus ini terjadi di berbagai tempat.
Menurut data Satgas Covid-19, ada lima provinsi yang menyumbang 65 persen keseluruhan jumlah kasus aktif nasional, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau.
Secara umum, Pulau Jawa berkontribusi 52,4 persen terhadap kasus aktif nasional. Artinya, lebih dari separuh kasus Covid-19 ada di Jawa.
Saya paham, pandemi yang telah berjalan lebih dari satu tahun ini telah melahirkan keluhan dan kejenuhan, baik dari para siswa maupun orang tua. Namun, pemecahannya bukanlah dengan penyelenggaraan PTM.
Jangan lupa, dalam fase uji coba PTM yang dilakukan oleh @Kemdikbud_RI pada April lalu, klaster Covid-19 justru ditemukan di sejumlah sekolah yang melakukan belajar tatap muka.
Salah satunya terjadi di SMA Negeri 1 Padang, Sumatera Barat. Tak lama setelah PTM diaktifkan, 43 siswa didapati positif Covid-19.
Jika pada fase uji coba saja hasilnya justru memunculkan klaster baru, apalagi jika pada Juli nanti diberlakukan secara massif. Saya khawatir jumlahnya jadi tak terkendali.
Usul saya, ketimbang mengagendakan PTM, sebaiknya Pemerintah melakukan terobosan kebijakan vaksinasi dengan melakukan vaksinasi berbasis sekolah. Pemerintah, melalui @Kemdikbud_RI punya data siswa lengkap.
Data ini jauh lebih valid dibanding data kependudukan, sehingga seharusnya Pemerintah tak akan menghadapi kendala jika melakukannya.
Lakukanlah vaksinasi di sekolah-sekolah, kepada guru dan siswa. Nah, sekolah-sekolah yang 100 persen guru dan siswanya telah selesai divaksinasi, baru diperbolehkan melakukan PTM.
Saya melihat, sesudah melakukan vaksinasi kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/Polri, dan ASN (Aparat Sipil Negara) secara umum, Pemerintah kehilangan arah terkait kebijakan vaksinasi. Vaksinasi kepada lansia, saya lihat, basisnya tidak lagi jelas.
Ada yang didata per kampung, ada juga yang dianjurkan datang ke kantor-kantor Pemda. Kesannya serabutan. Daripada vaksinasi dilakukan tanpa pola semacam itu, mulailah kebijakan vaksinasi berbasis sekolah. Obyeknya guru dan siswa. Selesaikan hal ini hingga akhir tahun 2021.
Di tengah pandemi ini, selain tenaga kesehatan, keselamatan anak-anak dan para guru, saya kira juga harus sangat diprioritaskan.
*Dr. Fadli Zon
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra
